Sulitnya Akses Fasilitas Kesehatan, Bukti Ketidakmaksimalan Penguasa dalam Pemenuhan Kemaslahatan Rakyat

Sulitnya Akses Fasilitas Kesehatan, Bukti Ketidakmaksimalan Penguasa dalam Pemenuhan Kemaslahatan Rakyat
Satria Ummu Aulia

OPINI—Layanan dan fasilitas kesehatan di negeri ini masih menjadi persoalan. Sampai pada detik ini masih terdapat beberapa daerah di beberapa provinsi yang belum dijangkau layanan dan fasilitas kesehatan memadai. Kondisi seperti ini membuat sebagian besar warga kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Sebagaimana baru baru ini yang terjadi di salah satu daerah, tepatnya di Dusun Taupang, Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Salah seorang warga berinisial MN harus ditandu sejauh 19 kilometer dikarenakan kondisinya yang sedang sakit dan tidak mampu berjalan.

Sebanyak kurang lebih 30 orang bergantian untuk mengangkat MN di atas dua batang bambu, pada Minggu, 13 November 2022 lalu. “Sudah sebulan sakit, jadi kondisi kesehatannya menurun,” ujar Irsan salah seorang pendamping desa  saat ditemui seorang wartawan, Senin, 14/11/2022, sebagaimana dikutip dari tribun-sulbar.com.

Irsan mengatakan bahwa dirinya bersama  warga desa lainnya  memulai perjalanan sejak pukul 07.00 Wita. Tiba dilokasi jalanan yang bisa dilalui Ambulance setelah 8 jam perjalanan. “Jalan berbukit dan licin susah, kita juga harus menyebrangi sungai dengan rakit,” tambahnya.

Lanjut Irwan mengatakan, setibanya ditempat tujuan Ambulance sempat tergelincir dikarenakan kondisi jalanan yang tidak baik.

Kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan. Mengingat pada akhir Oktober lalu Sry Mulyani selaku Mentri Keuangan mengumumkan bahwa hingga akhir September hanya 61,1 persen APBN yang terserap dari target Rp3.106, 4 Trilliun yang harus dicapai. Masih ada sekitar Rp1200 Trilliun APBN yang belum terserap.

Berita Lainnya
Lihat Juga:  Tagihan Listrik Kembali Melonjak di Masa Pandemi

Kondisi ini cukup menggambarkan bahwa terdapat ketidakoptimalan dalam hal pengelolaan APBN negara yang tidak berfokus pada pemenuhan kemaslahatan Rakyat secara umum. Sebaliknya, justru seolah pengelolaan APBN itu berfokus pada kepentingan segelintir orang saja.

Hal ini bisa kita lihat dari adanya pembangunan pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati semua kalangan seperti pembangunan jalan Tol, Kereta Api Cepat dan sejenisnya. Sementara disisi lain masih banyak daerah yang bangunan fasilitas kesehatan dan pendidikannya masih jauh dari kata layak.

Berita terkait