OPINI – Dilansir dari laman detikFinance, keluhan masyarakat soal tagihan listrik yang membengkak kembali merebak. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA.

Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN.

“Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM.”

“Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,” ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk ‘Tagihan Rekening Listrik Pascabayar’, Sabtu (6/6/2020).

Sejujurnya, permasalahan listrik hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pangkal persoalannya yakni adanya liberalisasi kelistrikan. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang merupakan keberlanjutan dari UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002.

UU tersebut menjadikan BUMN yang diwakilkan oleh PT PLN hanya bertindak sebagai regulator saja sedang sisi yang lain UU Ketenagalistrikan juga mengatur soal pembukaan ruang luas bagi pelibatan swasta/asing yang dikenal dengan istilah unbundling vertical.

Paradigma pengelolaan yang mengedepankan keuntungan korporasi mengakibatkan rakyat pula yang harus dikorbankan.

Contohnya saja di masa pandemi hari ini, alih-alih meringankan beban rakyat yang justru bertahan hidup di tengah kebijakan ‘Berdamai dengan Corona’, keluar rumah demi penghidupan anak isteri.

Kemudian ditambah dengan kenaikan tagihan listrik membuat masyarakat semakin gigit jari. Lantas, di mana empati pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dan sektor pelayanan publik saat ini?

Adanya pengelolaan yang salah kaprah oleh pemerintah menjadikan PLN harus bersaing dengan perusahan swasta dan asing dalam sektor penyediaan listrik. Konsekuensinya listrik menjadi komoditas ekonomi ditambah dengan pengurangan subsidi bagi PLN sendiri.

Belum lagi, dalam biaya pengoperasiannya PLN membutuhkan cadangan BBM sebagai pembangkit energi sebanyak Rp28,4 triliun per tahunnya.

Besarnya biaya ini memaksa PLN membeli sumber energi dengan harga yang ditentukan oleh perusahan-perusahan asing yang memegang kendali dalam industri minyak, gas dan batubara.

Menurut pengamat ekonomi Dr. Hendri Saparini, sembilan puluh persen energi negeri ini sudah dikuasai oleh asing. Akibatnya, sumber energi minyak dan gas menjadi sangat mahal.

Hal tersebut menjadikan PLN harus berhemat dan mengalihkan penutupan harga yang harus dibayarkan dengan menaikkan harga listrik.

Padahal perlu diketahui bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk menanggung beban rakyatnya termasuk dalam penyediaan listrik yang memadai dan terjangkau. Pengelolaan yang salah kaprah mestinya sudah harus ditanggalkan.

Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan rakyat serta mekanisme pengelolaannya bagi negara.

Dalam Islam, listrik merupakan kebutuhan umum yang wajib dikelola negara secara independen tanpa bergantung pada pihak asing.

Untuk menunjang penyediaan dan pengelolaan tersebut maka negara Islam memandang listrik serta apapun sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, bahan bakar dan sebagainya adalah kepemilikan umum.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api (energi).” (HR. Ahmad).

Karena itu, sumber energi seperti batubara dan migas jelas tidak boleh dikomersialisasikan. Juga mengkomersilkan hasilnya seperti daya listrik tidak boleh.

Negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan listrik setiap rakyatnya. Baik dari kualitas maupun kuantitas. Dengan harga murah bahkan gratis. Untuk seluruh rakyat, tanpa memandang kaya atau miskin, muslim atau non muslim.

Prinsip pengelolaan listrik dalam Islam ini juga mencegah negara dari krisis listrik yang berkepanjangan dan tarif dasar listrik yang tinggi.

Maka, sudah saatnya memberikan kesempatan Islam untuk menuntaskan problematika listrik nan pelik dan membuang jauh liberalisasi energi yang menimpa negeri.

Boleh jadi pandemi yang menimpa seluruh negeri-negeri kaum Muslim termasuk Indonesia hari ini adalah cara Allah swt. mengajak untuk merenungkan kembali ayatnya:

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS: Al-A’raf [7]: 96).

Kembali, Listrik Melonjak di Masa Pandemi Akibat Liberalisasi Energi
Siti Nurul Hidayah
Penulis: Siti Nurul Hidayah (Aktivis Muslimah Makassar)