OPINI—Isu seputar perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang kemudian merujuk kepada program menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan perempuan dan anak pun kini dicanangkan dalam rangka memperkuat moderasi Islam.

Dilansir dari Kompas.com (19/2/2021), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid. MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar di kantor Kementerian PPPA.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar mengatakan, program-program yang ada di Kementerian PPPA sangat dekat dengan program Masjid Istiqlal itu sendiri.

“Karena kami sangat sadar dan yakin bahwa pemberdayaan masyarakat itu sesungguhnya berawal dari penguatan masyarakat, penguatan keluarga,” kata Nasaruddin.

Sekilas program baru ini nampak sebagai program yang menjanjikan dan bernilai positif di tengah masyarakat, namun ada yang perlu dikritisi terkait program ini yang nampak ingin menghapus bias gender dalam segala aspek, menjadikan perempuan berbicara tentang moderasi Islam yang hendak menjauhkan perempuan dan anak dari pemahaman akan Islam yang mengakar, yakni Islam Kaffah.

Dilansir dari ihram.co.id (19/2/2021),  Bintang  berharap kerja sama dan komitmen Masjid Istiqlal bisa menginspirasi, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga umat agama lain untuk bisa lebih ramah perempuan dan anak serta menghilangkan pandangan yang bias gender. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjamin perlindungan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, kenyataannya masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dan menikmati pembangunan.

Islam Moderat dan Penghapusan Bias Gender

Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut mencakup:

Pertama, percepatan pencapaian lima arahan Presiden yaitu peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan penurunan perkawinan anak.

Kedua, penghapusan bias gender dan pemenuhan hak anak dalam program masjid.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas ulama yang responsif gender dan peduli hak anak, khususnya kader ulama perempuan yang menguasai keilmuan Islam berbasis gender melalui pemahaman Islam yang moderat.

Keempat, penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid.

Berdasarkan hal di atas, nampaknya program ini dibuat untuk kepentingan kalangan tertentu. Sangat jelas bahwa sasarannya adalah penghapusan bias gender. Hendak menyesuaikan Islam agar sesuai dengan pemahaman mereka, yang biasanya memiliki tafsiran yang acap kali menyudutkan Islam sebagai agama yang tidak berpihak pada perempuan.

Sehingga jalan tengah yang mereka ambil adalah mengupayakan pembahasan terkait agama Islam dikaitkan dan disesuaikan dengan pembahasan terkait gender. Hal ini sejalan dengan agenda global Barat yang rela menggelontorkan dana besar-besaran hanya untuk mencitra-burukkan Islam, menyebarkan Islamophobia serta memasukkan agenda perempuan untuk menciptakan perdamaian, dan keamanan dalam agenda pembangunan.

Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1325 tentang “Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan” memperkuat rekomendasi tersebut. Sementara resolusi DK PBB no. 2178 tahun 2014 menekankan pemberdayaan perempuan sebagai faktor mitigasi dalam penyebaran kekerasan radikalisme.

Faktanya, program ini dibuat bukan atas dasar kesadaran hendak mengembalikan kehidupan Islam. Jika demikian, bukankah lebih tepat apabila program yang dicanangkan lebih bersifat menyeluruh dengan pelaksanaan syariah Islam sebagai dasar bernegara? Islam kemudian diterapkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan berbasis Islam. Bukannya malah Islam yang berbasis gender.

Ulama Perempuan Untuk Hilangkan Bias Gender?
Ulama Perempuan Untuk Hilangkan Bias Gender?. (Ilustrasi)

Program ini jelas adalah produk pemikiran ala sistem sekularisme yang tengah diterapkan oleh negara. Sehingga bukannya mendeklarasikan Islam agar diterapkan dengan sempurna malah mengarahkan umat kepada moderasi Islam yang mendiskreditkan pemahaman umat tentang Islam.

Peran Ulama dalam Pandangan Islam

Islam menempatkan ulama sebagai sosok yang menjadi teladan serta melaksanakan amar maruf nahi mungkar di tengah umat. Melakukan tugas mulia, meneruskan tonggak estafet perjuangan Rasulullah SAW agar umat akan terus berjalan sesuai dengan koridor Islam.

Peran ulama dalam kehidupan sifatnya menyeluruh, baik untuk perkara perbaikan individu, perbaikan kualitas keluarga, masyarakat, bahkan untuk muhasabah terhadap penguasa dalam lingkup negara.

Terkait pembentukan keluarga yang ideal, bukan hanya menjadi tugas perempuan dalam hal ini Ibu sebagai pencetak generasi yang berkepribadian Islam, dan mencetak para ulama yang sekaligus memilki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan digunakan untuk kemaslahatan kehidupan umat.

Bukan hanya peran ulama dengan dakwah Islam. Tetapi, negaralah yang memiliki peran terbesar karena pengaruh dari kebijakan penguasa yang diterapkan akan berdampak luas bagi rakyatnya penentu posisinya di mata dunia.

Negara sebagai penanggung jawab utama untuk lahirnya keluarga ideal dan peran ulama maksimal bila kebijakan negara berbasis aturan syariat. Dalam pengaturan tata politik negara berbasis syariat, begitupun dalam mengatur ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Tugas negara adalah mengurusi urusan umat, menjamin kehidupan umat, dan memenuhi kebutuhan dan mencegah terjadinya masalah dalam kehidupan, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan dibiarkan terjadi secara berkepanjangan dengan adanya sistem sanksi yang tegas dan memberi efek jera bagi pelaku kemaksiatan. Karena basisnya adalah sistem Islam yang hanya mampu diterapkan oleh Khilafah Islamiyyah.

Dalam penerapan sistem Islam oleh khilafah Islamiyyah, tanpa dorongan dari pihak manapun, amar maruf nahi mungkar tetap menjadi kewajiban setiap individu/muslim. Baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Syariat Islam mengatur peran ideologis perempuan adalah sebagai pencetak generasi yang beriman dan bertakwa juga dengan melakukan dakwah menyeru kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran.

Hal ini akan sangat mudah terlaksana karena kepribadian Islam melekat kuat dalam sendi-sendi kaum muslimin, memiliki karakter yang unik dan pemahaman tentang tsaqofah Islam yang kuat. Semua itu tentunya ditopang oleh peran negara yang menjadikan Islam sebagai dasar atau sistem dalam mengatur kehidupan secara menyeluruh.

Mewujudkan Islam mengatur kehidupan secara menyeluruh adalah perkara kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: ayat 208).

Perlindungan terhadap perempuan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak secara benar pun adalah keniscayaan ketika tegaknya Khilafah Islamiyah. Tidak seperti halnya sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan perempuan hanya sebagai alat untuk melancarkan agenda-agenda Barat yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Maka, sudah sepatutnya umat bersegera menyerukan agar Khilafah Islamiyyah kembali tegak laksana Junnah atau perisai yang akan melindungi jiwa, harta dan martabat umat.

Wallahu’alam bish-shawwab.

Penulis: Nurdayanti (Aktivis Muslimah)