OPINI—Perjalanan kedua masa kepemimpinan Joko Widodo kian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Berbagai kebijakan yang lahir nyatanya tidak pro rakyat, justru lahir karena pesanan para korporat. Parahnya, sejak disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker, kemarahan masyarakat kian memuncak hingga hashtag “Mosi Tidak Percaya” menjadi trending topic di laman twitter. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada perbaikan dan evaluasi yang signifikan agar hal serupa tidak terjadi kesekian kalinya.

Evaluasi Secara Mendasar, Bukan Sekadar Mekanisme Lahirnya

Sejumlah produk legislasi berupa undang-undang muncul pada tahun pertama masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.  Hal ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Dilansir dari Kompas.com, Selasa (20/10/2020), setidaknya ada tiga UU kontroversial yang disetujui pemerintah dan DPR dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Ketiga undang-undang itu yakni revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Merespon hal ini, penolakan undang-undang serta kecaman publik terhadap rezim terus digaungkan. Bahkan, aksi dan unjuk rasa kian menjadi rutinitas mahasiswa dalam dua tahun terakhir ini.

Alih-alih mendapatkan respon yang baik dari pemerintah terkait penolakan kebijakan yang tidak pro rakyat, berbagai aksi tersebut justru menjadi bumerang bagi masyarakat dengan adanya pembungkaman melalui kebijakan UU ITE.

Berbagai tuduhan pun dilontarkan pemerintah terhadap demonstran, misalnya menuduh masyarakat yang melakukan kritik sebagai para penyebar hoax dan menuduh adanya dalang di balik demo besar-besaran terkait penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker.

Polemik yang ditemui rakyat dalam merespon kebijakan semakin menunjukkan bahwa hal ini tidak cukup dengan meminta solusi penolakan melalui Perpu atau Undang-Undang. Akan tetapi, perlu perbaikan dan solusi yang menjamin serta meminimalisir munculnya kebijakan yang tidak pro rakyat.

Dalam sistem demokrasi, munculnya berbagai kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal bukan suatu kebetulan ataupun faktor ketidaksengajaan. Hal ini sudah menjadi proses politik demokrasi, di mana kekuasaan bisa didapatkan dengan adanya modal besar dari pihak tertentu.

Sehingga, salah satu cara membalasnya adalah dengan mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang menguntungkan pihak pemodal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa membuat aturan untuk kemaslahatan rakyat mustahil terjadi, meskipun UU tersebut dibuat sesuai prosedur konstitusi, tetap saja rakyat akan rugi dan pemilik modal semakin menjadi-jadi.

Sebab, begitulah cara kerja demokrasi. Ada uang, ada barang, Ada dukungan, ada mahar yang harus dibayar. Oleh sebab itu, berharap mendapatkan dukungan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi berakhir sakit hati. Substansi UU tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat, dan aspirasi rakyat diamputasi tirani kekuasaan.

Demokrasi Menuai Kontroversi: dari Aspek Substansial hingga Prosedural

Terdapat dua aspek yang menjadi sorotan terkait munculnya kontroversi dalam sepanjang pemberlakuan sistem demokrasi yakni aspek substansial dan aspek prosedural.

Pertama, aspek substansial. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan adalah milik rakyat. Artinya bahwa rakyat yang memiliki wewenang penuh dalam pembuatan aturan dan hukum melalui wakil yang dipilih dalam parlemen. Sayangnya, kedaulatan ini hanya berlaku pada rakyat tertentu dalam hal ini rakyat kalangan atas atau pemilik modal.

Sedangkan, rakyat kecil atau menengah kebawah justru menjadi alat serta sasaran empuk bagi para pemilik modal untuk meraup pundi-pundi keuntungan. Alih-alih sistem demokrasi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat malah mewujudkan kepentingan para kapitalis.

Kedua, aspek prosedural. Sistem demokrasi menganut empat kebebasan dan salah satu yang menjadi narasi yang cukup khas adalah kebebasan berpendapat atau Freedom of speech. Narasi inilah yang konon sangat diagung-agungkan dalam sistem demokrasi.

Namun, teori tak sejalan dengan praktiknya. Kebebasan berpendapat tidak berlaku ketika hal tersebut mengancam kedudukan para penguasa dan pengusaha. Bahkan, jika terjadi kritikan terhadap regulasi dan kebijakan serta pemerintah, maka akan dibungkam dari segala lini baik secara fisik maupun non-fisik. Baik itu secara lisan maupun tulisan dalam bentuk regulasi dan undang-undang, misalnya UU ITE.

Dari sinilah, maka jelas bahwa narasi kebebasan berpendapat seolah hanya untuk menjaga eksistensinya saja. Jika pendapat dianggap mengancam dan berbahaya bagi pemerintah maka pembungkaman, kriminalisasi akan digelontorkan bagi para pelakunya. Namun, jika pendapat itu tidak berbahaya bahkan menunjang kedudukan dan jabatannya, maka dibiarkan saja bahkan pujian dan penghargaan akan diberikan.

Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa inilah watak demokrasi yang sesungguhnya. Regulasi dan berbagai macam kebijakan hadir untuk kepentingan para pemilik modal saja.

Rakyat hanya bisa pasrah dan dijadikan sebagai sasaran empuk bagi para penguasa dan pengusaha untuk meraup keuntungan di dalamnya. Hukum dibuat sesuai kehendak kepentingan. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan.

Khilafah Mewujudkan UU yang Selaras dengan Fitrah. Ada banyak perbedaan mendasar yang terdapat dalam sistem demokrasi dan sistem Islam atau khilafah. Salah satunya adalah legalisasi undang-undang dan kebijakan dalam sebuah negara. Islam memandang bahwa segala sesuatunya harus berlandaskan dengan hukum syara’ atau dalil-dalil yang sesuai dengan Al-qur’an dan As-sunnah, tak terkecuali dalam sistem perundang-undangan.

Syeikh Tqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dalam kitab Nizhamul Islam bahwasanya tatkala negara melegalisasi suatu hukum apapun, pengembaliannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar’i yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa yang terjadi.

Oleh sebab itu, segala kebijakan ataupun undang-undang yang lahir harus selaras dengan apa yang diperintahkan Allah dan laranganNya. Sehingga, hal tersebut sudah pasti akan meminimalisir adanya pertentangan dan perdebatan di kalangan manusia. Bahkan hal ini akan memuaskan akal, menentramkan hati dan sesuai dengan fitrah manusia. sebab aturannya berasal dari Allah yang Maha Tahu dan Maha Adil.

Muhammad Sa’ad al-yubi dalam Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyah menjelaskan bahwa tujuan umum dalam menerapkan hukum Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat di mana kemaslahatan tersebut merupakan kebutuhan pokok seperti pemeliharaan agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan.

Misalnya, larangan nikah beda agama yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu agama seseorang bisa selamat, keturunan dan kehormatannya bisa terjaga, nyawa, akal, dan hartanya terlindungi sesuai dengan tuntutan Islam. Wallahu ‘alam. (*)