“Utang seperti api. Makin besar utang makin mungkin utang tersebut membakar dan menyiksamu” 

OPINI—Ungkapan bijak diatas menjelaskan dampak seseorang yang sering berhutang. Akan membakar dan menyiksa jiwa. Tapi, bagaimana jika keadaan itu terjadi pada suatu negara? Mungkin dampaknya akan lebih menyiksa, menyiksa jutaan manusia.

Negara yang menggantungkan perekonomiannya pada utang, pasti akan  mengalami depresi berat. Bayangkan jika terjadi gagal bayar, maka konsekuensinya negara tersebut harus siap dengan terburuk sudah di depan mata.

Kurang lebih begitulah gambaran kondisi negara kita. Selalu mengambil kebijakan menambah ‘utang’, ketika menghadapi masalah ekonomi.

Seperti dikutip Sindonews.com (25/8/2021), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa alasan Pemerintah terus berutang di tengah pandemi Covid-19 adalah karena tantangan pandemi yang luar biasa dan harus dihadapi.

Di antara tantangannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, bantuan sosial, membantu masyarakat, membantu daerah, dan menjaga perekonomian. Menurutnya menambah utang merupakan instrumen untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian negara.

Alasan-alasan yang disampaikan oleh Menkeu nampaknya harus dicek realisasinya. Apakah benar, utang untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat? Menyelamatkan ekonomi, memperbaiki sistem kesehatan dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat tanpa terkecuali?

Keberadaan sosial media hari ini, telah menyajikan fakta yang sangat gamblang membuka tabir kebenaran.

Utang negara yang terus bertambah, nyata tidak menambah kesejahteraan rakyat. Dua tahun pandemi telah dilalui. Justru, kita dipertontonkan fakta tingginya angka PHK di masa pandemi, naiknya sejumlah bahan pokok, kolapsnya anggaran RS dan nakes, tumbangnya nyawa rakyat satu per satu. Semua itu, mengkonfirmasi adanya kesalahan ri’ayah (pengurusan).

Padahal, jika mau jujur SDA di negara kita sangat melimpah dan sangat cukup untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat. Namun, apa yang terjadi ternyata nikmat yang Allah SWT tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sehingga ‘utang’ jurus terakhir menjadi andalan rezim saat ini, selain pajak.
Jika demikian, maka krisis until sekian kalinya akan dirasakan kembali. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, bahwa telah Indonesia sudah memasuki tahapan krisis karena indikasi pemerintah sudah menaikkan pajak. (Republika.co.id, 1/8/2021).

Jika terus mengambil utang dan pajak sebagai solusi satu-satunya, maka akan terjadi resesi bahkan depresi ekonomi. Kebijakan sistem ekonomi yang berbasis riba yang membuat negara kita kian sekarat. Negara-negara asing dan lembaga keuangan Internasional seolah memberi jalan keluar bagi negeri. Memberi utang dengan bunga riba dan sejumlah perjanjian-perjanjian yang tentu menguntungkan mereka.

Apa daya Indonesia terlanjur terjebak dengan utang sistem riba ala kapitalis Jangankan membayar pokok utang, melunasi bunganya saja tak mampu. Malah sibuk mencari dana ‘segar’ dengan pajak atau berutang lagi until menutupinya.

Begitulah nasib negeri kita dan negeri-negeri Muslim lainnya. Dicengkram dengan ide kapitalis-sekuler, menjeratnya dengan utang riba. Membungkus racun dengan madu, perlahan tapi pasti makin membuat negara pengutang tak berdaya di hadapan para pemberi utang.

Pada akhirnya rakyat-lah menjadi korban, penanggung utang. Berikut dengan segala dampak yang ditimbulkannya.

Alasan berutang atas nama ‘rakyat’ telah terbantah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Utang tak mensejahterakan sama sekali, sebab tak dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara langsung. Justru menambah beban baru, karena harga-harga kebutuhan pokok melangit dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Jelas, alasan untuk menambah utang demi rakyat, untuk perbaikan ekonomi dan kesehatan nampaknya jauh panggang dari api.

Adanya sistem kapitalis-sekuler mengukuhkan posisi rakyat yang semakin terpuruk. Ide yang diemban negara ini, juga semakin membuat sekarat. Pengaruhnya pun diberbagai sendi-sendi kehidupan, dari ekonomi, politik, sosial-budaya, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Coraknya jelas, semua kebijakan muaranya untuk meraih keuntungan semata. Tanpa mempertimbangkan nilai agama sedikitpun.

Berbeda dengan Islam, pendapatan utama negara bukan dari pajak dan utang. Negara memiliki pendapatan yang besar di Baitul Mal/kas negara, terdiri dari 3 pos.

Pertama dari pos fa’i dan kharaj. Kedua,  pos kepemilikan umum, misalnya kekayaan SDA yang dikelola negara yang hasilnya diberikan untuk rakyat. Ketiga, pos zakat yang diperuntukkan hanya 8 orang asnaf (kelompok) yang disebutkan dalam Al-Qur’an saja.

Namun, jika kondisi dalam keadaan benar-benar darurat, maka negara akan mengambil/menarik pajak yang sifatnya tidak tetap. Sampai kondisi keuangan negara pulih. Pajak pun hanya dipungut dari orang Muslim dan orang kaya saja. Jika terpaksa negara harus berutang, maka syaratnya tidak mengandung riba dan tidak ada syarat-syarat untuk mengintervensi negara. Utang tersebut tak boleh  menjadi alat penjajahan ekonomi, seperti sekarang ini.

Semua itu akan terealisasi dengan menerapkan Islam secara kaffah. Dengan pengaturan yang komprehensif menyentuh seluruh aspek kehidupan. Negara dengan dasar aqidah Islamiyah yang bersumber dari Sang Pencipta.

Dengan demikian, negara akan kuat secara ekonomi, politik dan lainnya. Sekaligus akan membangkitkan umat dari keterpurukan disegala lini kehidupan. Wallahu’allam bish-showwab.

Penulis: Nurmia Yasin Limpo, S.S (Pemerhati Sosial Masyarakat)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.