OPINI – Pasca Ketok palu UU Omnibus Law dengan proses yang kontroversial, sepekan terakhir gelombang protes dilayangkan dari berbagai kalangan. Operasi senyap tengah malam oleh anggota dewan itu menuai protes keras mulai dari kalangan buruh, mahasiswa hingga K-Popers. Aturan sapu jagat yang awalnya bertujuan untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai tumpang tindih, nyatanya menyisakan polemik berkepanjangan.
Pendekatan Omnibus Law dipakai untuk menghimpun dan mengintergrasikan 79 Undang-Undang yang berbeda. Dengan harapan, mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, kemudahan investasi, dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi.
Salah satu UU yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 30 pasal UU 32 Tahun 2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Secara garis besar, UU Omnibus Law Ciptaker menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Katadata, 6/10/2020)
Bukan untuk Rakyat, tapi untuk korporasi
Banyak beranggapan bahwa UU ini bukannya menciptakan lapangan pekerjaan tapi justru menjadi jurus korporasi merampas hak-hak rakyat secara legal. Banyaknya pasal pasal bermasalah dari Kemudahan percepatan perizinan serta kepastian legalitas usaha olah lahan dijamin dalam UU ini, jalan tol bagi korporasi menyempurnakan penjarahan secara legal atas lingkungan.
Jika sebelumnya Amdal menjadi syarat izin lingkungan dan izin lingkungan menjadi syarat izin usaha, maka dalam UU Omnibus Law aturan itu disederhanakan. Izin lingkungan menjadi bagian dari izin usaha. Amdal bukan lagi prasyarat perizinan namun sebatas sebagai faktor yang dipertimbangkan. Lebih jauh lagi. UU ini juga semakin mempersempit akses masyarakat terhadap informasi.
Hal ini terlihat dari dibatasinya cara untuk mengakses keputusan kelayakan lingkungan hidup serta mempersempit ruang untuk mendapatkan informasi terkait keputusan tersebut. Masyarakat tak dapat lagi mengajukan keberatan Amdal dalam aturan baru tersebut. Hal ini berpotensi membungkam suara publik bila mereka mengeluhkan kegiatan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan habitat tempat mereka hidup.
Selain itu, pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.Ini jelas berpotensi memunculkan kongkalikong pengusaha dan penguasa untuk mengelabui rakyat. Pemerintah dinilai memberikan hak imunitas terhadap korporasi melalui UU ini. dengan memberikan hak istimewa itu, apa yang dilakukan pemerintah mirip dengan masa kolonial Hindia Belanda di masa lalu. VOC mendapat hak istimewa mengeksploitasi sumber daya alam, sementara rakyat diperlakukan bak sapi perah. Klaim pemerintah yang menyebut UU ini tidak melemahkan namun memperkuat hukum, bagai ilusi. Negara bahkan memfasilitasi individu untuk menguasai sejumlah aset meski berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Sifat kapitalistik yang serakah menjadikan korporasi berlindung di balik regulasi. Eksploitasi SDA menyebabkan kerusakan lingkungan, terganggunya habitat kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. ruh bisnis yang melatarbelakangi pengelolaan lahan, semata mengejar keuntungan seraya menafikan kepentingan rakyat secara keseluruhan. menjadikan manfaat materi sebagai tolak ukur dalam berbuat, Alhasil lahirlah hasrat korporat untuk menguasai apa yang telah menjadi kepemilikan umum. Di bawah sistem kapitalisme regulasi yang disahkan hanya menimbulkan efek domino. Sistem rusak dan merusak.
Islam Rahmatan Lil alamin
Sistem sekuler yang diterapkan hari ini telah menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah.
“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Ruum: 41).
Ayat di atas seharusnya menjadi alarm bagi kita, bahwasanya kerusakan alam dan lingkungan bukan karena proses alam semata, melainkan akibat tangan jahil manusia yang mengabaikan syariat Islam. Berbagai kerusakan yang menimpa negeri ini harusnya membuat kita sadar, Ada yang salah dalam tata kelola negeri ini. Negara salah urus, lahirlah manusia rakus.Bukankah saatnya negeri ini diatur dengan sistem yang lebih baik?
Sistem yang mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Sistem yang tak hanya memandang kemaslahatan manusia melainkan menjaga alam dan lingkungan. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, berkah dan rahmat Allah akan menaungi. Wallahu A’lam. (*)
Penulis: Nirwana (Aktivis Muslimah, Jeneponto)
