OPINI—Gonjang-ganjing pemberitaan terkait vaksinasi. Pro kontra pun tak dapat dielakkan. Mulai dari pendapat para pakar hingga distrust masyarakat yang sudah terlanjur menggelinding. Lonjakan Covid-19 dihampir semua wilayah, membuat penguasa memperketat semua elemen masyarakat untuk segera divaksin. Solutifkah langkah vaksinasi untuk mengatasi pandemi? Ataukah perlu perubahan paradigma kehidupan secara menyeluruh?

Mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia alias PPKM Darurat Jawa-Bali segera diberlakukan. Kebijakan ini merupakan upaya untuk menekan kasus Covid-19 di Indonesia yang kian melonjak tajam (metro.tempo.co, 2/7/2021).

Dilansir dari nasional.tempo.co (5/7/2021), penambahan kasus Covid-19 harian, kembali mencapai rekor kenaikan kasus harian tertinggi selama pandemi. Data per 5 Juli bahwa penambahan kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir menembus 29.745 kasus. Belum lagi banyaknya pasien isolasi mandiri (isoman) yang meninggal  dunia karena minimnya peralatan kesehatan yang tersedia.

Menurut mantan Menkes, Siti Fadilah Supari, seluruh kebijakan yang diambil harus melalui proses penelitian ilmiah, termasuk soal lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini. Siti juga menuturkan bahwa ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serba salah (cnnindonesia.com, 1/7/2021).

Menarik apa yang diungkapkan Guru Besar Biologi Molekuler dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. C. A. Nidom, drh., MS. bahwa vaksinasi juga turut berperan dalam mutasi virus. Beliau mengatakan bahwa mutasi akibat vaksinasi juga cukup tinggi. Justru karena vaksinasi, mutasi akan lebih banyak (tribunnews.com, 28/6/2021).

Polemik vaksinasi sudah terlanjur merebak luas di masyarakat, mulai perdebatan para pakar hingga masyarakat awam. Fakta yang terindera, makin membuat distrust masyarakat akan berbagai kebijakan yang ada. Mulai dari bancakan dana BLT oleh para oknum pejabat hingga paradoks berbagai kebijakan dalam upaya penekanan laju Covid-19 ini. Belum lagi terkait hukum tebang pilih yang dipertontonkan secara terang benderang pada pelaku yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Gagal Menjamin Kesehatan

Menurut para ahli, herd immunity bisa terbentuk jika cakupan vaksinasi mencapai 70 persen atau sekitar 181 juta jiwa rakyat Indonesia. Hal yang berbeda diungkapkan dr. Tifauzia dalam sebuah sebuah dialog di channel Ibu Siti Fadilah Supari terkait hubungan vaksinasi dan herd immunity. Dikatakan bahwa herd immunity terbentuk secara alami (nature herd immunity), sehingga vaksinasi dianggap sebagai artificial herd immunity.

Di tengah semrawutnya kondisi negeri dan berbagai problem yang mendera, memang sangat sulit untuk menentukan sikap. Distrust rakyat yang sudah terlanjur terbentuk disebabkan kebijakan inkonsisten dari awal pandemi, perlu dievaluasi secara cerdas dan jernih.

Kesemua fakta yang terindera dengan jelas, membuktikan ada yang keliru dalam tata kelola negeri ini. Pemerintah dalam menangani pandemi dari awalnya masuk ke Indonesia, terlihat setengah hati dan kurang empati.

Banyak fakta yang menegaskan kondisi tersebut, diantaranya masuknya TKA secara massif terlebih dari negara tempat episentrum wabah, longgarnya aturan kerumunan pada pelayanan publik dengan dalih ekonomi, serta berbagai kebijakan paradoks lainnya.

Vaksinasi sebagai program nasional seakan dipaksakan kepada rakyat. Namun, di sisi lain prokes 3 M dan 3 T tidak tertib diberlakukan. Padahal, kita pahami bersama bahwa taat prokes adalah salah satu indiktor penting keberhasilan dalam menekan laju penularan virus SARS-CoV-2 ini.

Kegagapan dalam bersikap sebagai bukti bahwa sistem yang diadopsi saat ini gagal menjamin kesehatan masyarakat. Wajar saja, sebab sistem saat ini berdiri di atas asas manfaat atau materi.

Perubahan Paradigma Kehidupan

Dalam rentang sejarah peradaban dunia, dikenal satu peradaban cemerlang yang sangat mumpuni menjamin kesehatan rakyatnya. Itulah peradaban Islam yang juga diakui oleh Barat. Tak dapat dipungkiri, penanganan wabah saat pandemi begitu luar biasa. Lockdown yang dilakukan pada suatu wilayah, benar-benar memisahkan antara yang sakit dan yang sehat.

Selanjutnya negara meri’ayah dengan pelayanan paripurna. Hasilnya adalah roda perekonomian tetap berjalan normal dan si sakit diberikan pengobatan terbaik, termasuk upaya vaksinasi. Model penanganan pandemi ini merujuk kepada aturan syariah. Negara bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan dasar publik rakyat, diantaranya kesehatan, selain keamanan dan pendidikan.

Vaksinasi dalam sistem Islam adalah sebagai bentuk ikhtiar dalam pengobatan. Riset dan kajian terus-menerus dilakukan ilmuan Muslim yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan teknologi.

Sejarah mencatat dengan tinta emas betapa ilmuan Muslim berkontribusi sangat besar bagi peletak dasar-dasar ilmu pengetahuan, yang hingga hari ini masih dirasakan manfaatnya. Ilmuan di bidang kedokteran antara lain: Az-Zahrawi, orang pertama yang menemukan Teori Pembedahan; Abu Bakar Ar-Razi, yang didaulat sebagai ilmuan paling besar di bidang kedokteran dalam sejarah; dan masih banyak yang lain.

Kegemilangan peradaban Islam terbukti mampu menjamin kesehatan rakyatnya walau dalam kondisi pandemi. Hal ini hanya bisa terwujud jika terjadi perubahan paradigma kehidupan, yakni mengembalikan semua pengaturan hidup berdasar aturan Sang Pencipta manusia dan alam raya. Dzat yang paling tau apa yang terbaik buat hambanya. Sistem yang diatur secara total dengan aturan Allah SWT dalam bingkai negara. Hanya itulah satu-satunya solusi hakiki atas karut marutnya negeri ini dan negeri-negeri lainnya. Wallahualam bish Showab. (*)

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Sosial)

 

***

 

Dislclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.