MAKASSAR—Ketidakhadiran tiga pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (14/4/2025), menuai sorotan tajam dari anggota legislatif. Rapat yang digelar dalam rangka penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun 2024/2025 itu hanya dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Muhammad Arafah, mewakili Pemprov Sulsel.
Yeni Rahman, anggota DPRD Sulsel Fraksi PKS, menyayangkan absennya Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dan Sekretaris Provinsi Jufri Rahman. Ia menilai, ketidakhadiran ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan lewat lembaga legislatif.
“Selama 10 tahun saya di DPRD Makassar, saya belum pernah melihat Gubernur hadir di forum paripurna. Ini forum istimewa, bukan sekadar agenda formal. Sekda saja tidak hadir, ini sangat disayangkan,” ujar Yeni dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Yeni juga mengkritik keras surat edaran Pemprov Sulsel yang menghentikan sementara program BPJS kesehatan di tingkat daerah. Ia menilai, kebijakan itu sangat merugikan rakyat kecil yang bergantung pada akses layanan kesehatan gratis.
“Layanan kesehatan tidak bisa dinegosiasikan. Ini kebutuhan dasar warga. Kalau memang sementara, harus jelas batas waktunya. Jangan sampai ini menjadi keputusan permanen,” tegasnya.
Yeni membandingkan dengan langkah Pemerintah Kota Makassar yang tetap menjalankan program BPJS daerah tanpa penghentian, meski dengan tantangan fiskal.
Kekecewaan Yeni memuncak saat ia mengusulkan agar rapat paripurna tidak perlu digelar jika kepala daerah tidak hadir.
“Kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban administrasi, sebaiknya kita tidak usah paripurna. Paripurna adalah ruang kolektif-kolegial, tempat pemerintah dan DPRD membahas masa depan Sulsel bersama-sama,” tukasnya tegas.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, yang memimpin jalannya rapat, turut menyampaikan harapan agar ketidakhadiran pejabat teras Pemprov tak terulang pada rapat-rapat mendatang.
“Kami berharap Gubernur, Wakil Gubernur, atau minimal Sekda hadir langsung di forum paripurna. Ini penting untuk menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ucap Rahman Pina.
Rapat paripurna yang sejatinya menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi rakyat kini kembali memunculkan pertanyaan besar: seberapa serius Pemprov Sulsel menyimak suara warganya? (Ag4ys)
