MAKASSAR—Penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) gencar dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Kali ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel juga menyatakan hal serupa yakni menolak keputusan pemerintah menaikan harga BBM.
Ketua Fraksi PKS Sulsel Isnayani mengatakan, sikap penolakan tersebut merupakan perintah Presiden PKS pusat. Tak hanya itu, PKS menilai kenaikan harga BBM dilakukan oleh pemerintah saat kondisi ekonomi di Indonesia belum stabil.
“Fraksi PKS menyampaikan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, hal ini tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat,” ungkap Isnayani di kantor DPRD Sulsel, Sabtu (10/9/2022).
Ia menyebutkan kenaikan harga BBM akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun.
“Kenaikan harga BBM ini justru merupakan pukulan bagi ekonomi rakyat serta akan berdampak bagi daya beli masyarakat dimana saat ini kita belum pulih benar dalam menghadapai pandemi covid-19. Karenanya, Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini,” sebutnya.
Ketua Fraksi PKS Sulsel Isnayani lebih jauh mengaku akan bergerak serentak seluruh kader PKS melakukan aksi flasmok dan orasi dijalan serta memasang spanduk menolak kenaikan BBM.
“Aksi Flasmok dan orasi sebentar sore akan dilakukan di dua tempat yakni, di depan Telkom Pettarani dan di depan BTP. Kami semua dari PKS se-Sulsel akan bergerak semua bahkan seluruh Indonesia, termasuk memasang spanduk penolakan kenaikan BBM baik di seluruh kantor PKS maupun di jalan,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan pernyataan sikap PKS se-Indonesia ada enam point utama alasan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu:
Dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 perbarel ini. Artinya, sampai akhir tahun ketika harga minyak dunia dalam rentang asumsi ini, maka anggaran subsidi ini akan mencukupi dan tidak ada alasan ada ketakutan akan pembengkakan anggaran saat ini.
Pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.
Presentase kenaikan BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat.
Masyarakat yang belum pulih benar dari dampak pandemi dan sangat rentan terdampak kenaikan BBM ini dari segi daya beli.
Dampak ikutan inflasi yang akan menyebabkan naiknya harga barang.
Kenaikan BBM akan berpengaruh pada harga pangan. (*)
