MAKASSAR—Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar menegaskan komitmennya memperjuangkan penyelesaian persoalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere. Hal itu disampaikan dalam kunjungan resmi ke Balai Kota Makassar, Selasa (18/11/2025), dipimpin langsung oleh Ray Suryadi Arsyad bersama Tri Sulkarnain Ahmad.
Kedatangan Fraksi Demokrat diterima Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota sekaligus Plt Ketua Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Pertemuan berlangsung hangat namun sarat tekanan publik, mengingat TPI Paotere sudah lama menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai.
Dalam pertemuan itu, Ray Suryadi Arsyad memaparkan persoalan inti yang membuat TPI Paotere sulit dibenahi: seluruh aset masih berada di bawah kewenangan Pelindo. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota tidak memiliki ruang hukum yang cukup untuk melakukan perbaikan fasilitas maupun pembangunan baru.
“Tidak ada yang bisa diperbaiki, apalagi dibangun, karena asetnya sepenuhnya milik Pelindo,” tegas Ray.
Ia menjelaskan bahwa skema sewa antara Pemkot dan Pelindo pada masa lalu memungkinkan pengelolaan TPI Paotere dilakukan melalui UPT. Namun sejak 1997 ketika masa sewa terhenti, segala proses menjadi tidak jelas dan masyarakat dibiarkan tanpa kepastian.
Ray juga menyoroti bahwa meski status aset menjadi masalah, selama bertahun-tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari TPI Paotere tetap masuk ke kas Pemkot Makassar. Nilainya bahkan dianggap salah satu penyumbang PAD signifikan.
“Setiap tahun PAD lebih dari Rp1 miliar, bahkan lebih besar dari PD Terminal,” kata Ray.
Namun kenyataannya, fasilitas di TPI Paotere jauh dari kata layak: bocor, kumuh, dan tidak memenuhi standar fasilitas penyedia bahan pangan.
“Ini tidak adil. Masyarakat bayar retribusi, tapi fasilitas yang mereka dapatkan sangat jauh dari layak,” tegasnya.
Ray menegaskan, Fraksi Demokrat datang bukan hanya untuk menyampaikan keluhan, tetapi memberi masukan strategis dan menekan perlunya langkah konkret. Fraksi Demokrat meminta Pemkot Makassar membuka komunikasi setingkat direktur dengan Pelindo agar ada titik terang.
“Perlu tindak lanjut. Kalau tidak, kami akan lakukan rapat dengar pendapat. Demonstrasi itu langkah terakhir, tapi tekanan masyarakat makin besar,” ujarnya.
Menurut Ray, masyarakat hanya membutuhkan kepastian: apakah aset akan dihibahkan, disewa kembali, atau diberi skema lain yang memungkinkan pengelolaan dilakukan secara sah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi masukan Fraksi Demokrat. Ia menegaskan bahwa penataan TPI Paotere adalah kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan bahan pangan masyarakat.
“Kawasan itu harus layak, bersih, dan sesuai standar. Pemerintah kota siap berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pelindo,” ujarnya.
Pemkot berharap persoalan status aset dapat segera diselesaikan agar penataan TPI Paotere dapat berjalan dan kawasan tersebut kembali berfungsi optimal bagi nelayan, pedagang, dan masyarakat.
Dengan tekanan kuat dari Fraksi Demokrat, isu TPI Paotere kembali menguat sebagai agenda prioritas yang menuntut penyelesaian cepat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Ag4ys)
