MAKASSAR — Perang kelompok dan kejahatan jalanan yang kembali marak di Kota Makassar memicu keresahan masyarakat. Situasi ini sekaligus memantik kritik Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan terhadap efektivitas pengamanan yang dilakukan kepolisian.
Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar didesak mengevaluasi strategi pengamanan. Konflik yang terus berulang dinilai menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan dan deteksi dini perlu dibenahi agar warga tidak terus dihantui rasa takut saat beraktivitas.
Ketua JMSI Sulsel, Ilham Husen, menilai bentrokan yang kembali terjadi, bahkan dengan pola yang semakin brutal, menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap langkah preventif kepolisian.
“Maraknya kembali perang kelompok dengan pola yang semakin brutal ini menunjukkan adanya celah dalam pemetaan potensi konflik dan pola pengamanan preventif. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman di kotanya sendiri,” tegas Ilham di Makassar, Rabu (21/6/2026).
Menurutnya, penanganan perang kelompok tidak boleh berhenti pada pembubaran massa dan penangkapan pelaku setelah bentrokan pecah. Kepolisian harus bergerak lebih awal dengan memperkuat fungsi intelijen, memetakan wilayah rawan, serta menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.
JMSI Sulsel juga menyoroti peran media sosial yang kerap menjadi ruang munculnya provokasi. Aksi saling tantang di dunia maya berpotensi memicu bentrokan fisik apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Karena itu, tim patroli siber dan intelijen kepolisian diminta lebih responsif membaca potensi ancaman. Deteksi terhadap ajakan berkonflik dan provokasi dinilai penting untuk memutus rantai kekerasan sebelum berkembang menjadi bentrokan terbuka.
“Konflik sering kali dipicu oleh aksi saling tantang di media sosial sebelum akhirnya pecah di lapangan. Karena itu, rantai provokasi harus diputus sebelum menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material,” ujarnya.
Selain mendesak pembenahan internal kepolisian, JMSI Sulsel mendorong keterlibatan Pemerintah Kota Makassar, tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen pemuda dalam merumuskan langkah pencegahan yang menyentuh akar persoalan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar penanganan konflik tidak hanya berorientasi pada pengamanan saat bentrokan terjadi, tetapi juga mampu mencegah permusuhan berulang di tengah masyarakat.
Bagi JMSI Sulsel, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Kepolisian dituntut tidak sekadar hadir setelah kekerasan pecah, tetapi juga memastikan langkah pencegahan berjalan efektif sehingga warga Makassar dapat beraktivitas dengan aman dan memperoleh kepastian hukum. (Y5l)
