GOWA—Kasus dugaan penggelapan 16 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Polsek Bajeng, Kabupaten Gowa, memuat kejanggalan baru setelah Kanit Reskrim disebut melontarkan pernyataan mengenai pembuatan ulang sertifikat tanah yang menjadi barang bukti.
Keterangan tersebut disampaikan Kuasa Hukum pelapor, Dito, usai melakukan koordinasi dengan penyidik di Polsek Bajeng pada Sabtu (7/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Kanit Reskrim menyampaikan pernyataan yang mengejutkan pihak pelapor terkait nasib 16 surat tanah yang terdiri dari 10 SHM dan 6 akta jual beli. Surat-surat itu berstatus sebagai barang bukti dalam perkara.
“Yang disampaikan Kanit itu kurang lebih, bagaimana jika SHM itu dibuatkan ulang. Kami sebagai kuasa hukum tentu kaget. Karena barang bukti yang sudah ada Surat Perintah Penyitaan kok malah dibicarakan untuk dibuat ulang,” ujar Dito.
Pernyataan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Sertifikat asli yang menjadi objek perkara hingga kini statusnya masih dalam penguasaan penyidik secara administrasi, meskipun secara fisik tidak berada di Polsek Bajeng.
Sebelumnya, Dito telah mengungkap kejanggalan dalam penanganan perkara ini. Surat Perintah Penyitaan terhadap 16 SHM telah diterbitkan, namun saat kuasa hukum meminta diperlihatkan, barang bukti tersebut tidak ada di Polsek Bajeng.
Pihak terlapor melalui kuasa hukumnya sempat memperlihatkan sertifikat tersebut di hadapan penyidik. Dokumen itu kemudian dibawa pulang kembali dengan alasan tidak ada administrasi penyitaan yang jelas.
“Surat sita ada, berita acara ada, tapi barangnya tidak ada. Ini yang kami pertanyakan. Sesuai Pasal 44 KUHAP, barang bukti yang disita wajib disimpan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun,” tegas Dito.
Kuasa hukum pelapor menilai, wacana pembuatan ulang SHM justru bisa menimbulkan persoalan hukum baru dan berpotensi menghilangkan barang bukti asli.
Berdasarkan aturan yang berlaku, SHM hanya dapat diterbitkan satu kali untuk satu bidang tanah.
Pembuatan sertifikat pengganti hanya dapat dilakukan melalui prosedur resmi di Kantor Pertanahan (BPN). Syaratnya meliputi sertifikat asli hilang, rusak, atau musnah, dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian, sumpah, dan pengumuman.
Ketentuan tersebut diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 1997.
Jika sertifikat asli masih ada dan sedang menjadi barang bukti dalam perkara pidana, kemudian diterbitkan sertifikat baru atau duplikat atas objek yang sama, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum.
Pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik atau sertifikat, dan Pasal 266 KUHP tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
Selain itu, terdapat potensi pelanggaran Pasal 415 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan oleh pejabat yang menguasai barang karena jabatannya, serta Pasal 421 dan 422 KUHP terkait penyalahgunaan wewenang dan membiarkan barang bukti hilang.
“Kalau SHM itu dibuat ulang, lalu SHM yang asli nanti mau diapakan? Itu sama saja menghilangkan barang bukti. Sertifikat yang asli itu adalah bukti utama bahwa tanah itu milik pelapor. Jangan sampai dengan dalih dibuatkan ulang, sertifikat asli justru dialihkan atau dijaminkan,” kata Dito.
Selain soal barang bukti, Dito juga kembali mempertanyakan belum ditahannya tersangka dalam perkara ini, meskipun sudah ada penetapan tersangka.
Penyidik beralasan tersangka sakit dan dipulangkan untuk berobat. Namun hingga kini, menurut Dito, tidak ada rekam medis maupun surat keterangan sakit yang ditunjukkan kepada pihak pelapor.
“Kami minta penyidik menunjukkan bukti medisnya. Kalau memang sakit, harus ada surat dokter dan rekam medis. Jangan sampai alasan sakit hanya jadi alasan untuk menunda penahanan,” ujarnya.
Atas rangkaian kejanggalan tersebut, kuasa hukum pelapor menegaskan akan mengambil tindakan hukum lanjutan.
Ia akan menyurati Kapolres Gowa, Propam Polda Sulsel, hingga Kapolda Sulsel untuk meminta pengawasan terhadap penanganan perkara ini. Pengawasan itu mencakup keberadaan barang bukti dan pernyataan Kanit terkait pembuatan ulang SHM.
“Kami tidak menuduh, kami hanya minta transparansi. Tunjukkan di mana 16 sertifikat itu sekarang. Dan kami minta klarifikasi resmi dari Kanit, apakah benar ada pernyataan soal pembuatan ulang SHM itu. Karena itu sangat berbahaya bagi kepastian hukum klien kami,” pungkas Dito.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Bajeng dan Kanit Reskrim belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan soal pembuatan ulang SHM maupun keberadaan barang bukti 16 sertifikat tersebut. Mediasulsel.com masih berupaya melakukan konfirmasi dan membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. (*)
