Padahal, saat ini kondisi masyarakat tengah kesulitan mendapatkan minyak goreng karena langka di pasaran.
Begitulah yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Sistem rusak ini telah memandulkan peran negara yang hanya sebatas regulator dan fasilitator.
Tidak sebagai pengurus urusan rakyat. Sehingga kebijakan yang ada justru hanya menambah masalah.
Padahal, dalam implementasi kebijakan pengurusan kebutuhan rakyat, negara sama sekali tidak boleh bergantung kepada pihak mana pun. Baik korporasi ataupun negara-negara asing.
Ini terlihat dari data penguasaan lapangan usaha di sektor ini yang memang didominasi oleh korporasi-korporasi besar. Sementara negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator.
Negara sebagai pembuat aturan penetapan kebijakan juga tidak berperan sama sekali untuk menghentikan korporatisasi dan berbagai dominasi tersebut.
Sehingga tidak lagi melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat terlaksana dan mampu mendatangkan kemakmuran yang nyata bagi masyarakat ataukah tidak.
Berbeda dalam sistem Islam, negara seharusnya menetapkan kebijakan untuk rakyat dalam rangka menjalankan kewajiban.
Sebagaimana ketetapan Allah dan Rasul-Nya, yaitu untuk mewujudkan pengurusan yang benar dan tepat terhadap segala urusan rakyat.
