Negara harus menjalankan syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam pengurusan pangan.
Mulai dari hulunya, yaitu sektor produksi; hingga pada konsumsi, yaitu bagaimana agar setiap individu rakyat mampu dan bisa mengakses bahan kebutuhan pokok mereka terkait kebutuhan minyak goreng ini.
Sistem Islam juga meniscayakan adanya peran utama negara sebagai penanggung jawab atas seluruh urusan dan kebutuhan rakyat, serta tidak bergantung pada pihak mana pun.
Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Islam misalnya, mengatur kembali masalah kepemilikan harta yang sesuai Islam. Individu dan swasta tidak diperbolehkan menguasai harta milik umum.
Negara juga harus menjamin ketersediaan pasokan barang di dalam negeri. Terutama mengupayakan dari produksi dalam negeri dengan mengoptimalkan para petani dan para pengusaha lokal.
Jika kebutuhan masih kurang maka bisa diambil impor dari luar. Serta negara harus melakukan pengawasan terhadap rantai niaga agar tercipta harga kebutuhan atau barang-barang secara wajar dengan pengawasan tersebut.
Pengawasan ini pun ditetapkan oleh negara dengan adanya struktur tertentu di dalam negara Islam, yakni Qadhi Hisbah. Dengan demikian tindakan-tindakan curang, seperti penimbunan, penipuan, dan sebagainya, akan terjaga.
Namun, semua ini hanya bisa diwujudkan manakala Islam dijadikan sebagai aturan hidup. Untuk itu sudah selayaknyalah kita berpaling dari sistem pengelolaan kapitalis yang rusak ini.
Dan kembali kepada sistem Islam yang akan mengembalikan hak rakyat dan menghantarkan ridho ilahi.
Serta kembalinya fungsi negara politik negara yang benar sebagai penanggung jawab dan pelindung bagi rakyat, yang menerapkan Islam secara kaffah. Wallahu A’lam. (*)
Penulis: Ulfiah (Mahasiswi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
