MAKASSAR—Pimpinan Sekretariat DPRD Kota Makassar turut hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 yang digelar terbuka di Tribun Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025). Keterlibatan ini menjadi sinyal kuat bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi pembangunan kota yang lebih merata.
Musrenbang ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi). Ia menekankan pentingnya keselarasan antara program daerah dan pusat agar pembangunan berjalan efektif.
“RPJMD Kota Makassar harus sinkron dengan RPJMN 2025–2029 yang dibawa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kalau satu garis, maka langkah kita bisa lebih cepat dan tajam,” ujar Gubernur Sulsel.
Dalam forum ini, Wali Kota Appi menegaskan bahwa wilayah kepulauan akan menjadi prioritas utama dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut. Ia menyebut efisiensi anggaran harus bermuara pada pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi warga pulau yang selama ini tertinggal dari pembangunan.
“Musrenbang ini bukan sekadar seremonial. Ini bukti keterlibatan publik dalam menyusun arah pembangunan. Kita ingin semua warga, termasuk di pulau-pulau, merasakan langsung hasil pembangunan,” tegas Appi.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah minimnya pasokan listrik di sejumlah pulau yang hanya aktif 3–4 jam per hari. Menurut Appi, ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi menyangkut keadilan sosial.
“Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Tahun depan kita fokuskan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar di pulau,” ujarnya.
Appi juga menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan strategi untuk memprioritaskan sektor vital seperti konektivitas antarpulau, akses air bersih, perbaikan jalan, dan peningkatan kualitas SDM di wilayah kepulauan.
Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Appi juga menekankan bahwa arah pembangunan Makassar ke depan harus inklusif dan tidak diskriminatif, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan APBN dan APBD.
“Makassar bukan hanya daratan. Masyarakat di pulau juga berhak menikmati pembangunan yang adil dan merata,” tandasnya. (Ag4ys/4dv)
