PINRANG—Penangkapan seorang sopir Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika diminta disikapi secara proporsional dan terukur. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pinrang menegaskan agar evaluasi tidak digeneralisasi, melainkan difokuskan pada dapur MBG yang bermasalah.
Sekretaris Umum HMI Cabang Pinrang, Yahya Syamsul menilai, kasus tersebut bersifat lokal dan spesifik, sehingga penanganannya perlu diarahkan pada titik dapur MBG terkait. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah stigma terhadap program MBG secara keseluruhan, sekaligus tetap menjamin keamanan dan keselamatan penerima manfaat.
“HMI memandang kasus ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai seluruh pelaksanaan MBG. Evaluasi cukup dilakukan secara terbatas dan terukur pada dapur yang bermasalah,” tegasnya.
HMI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab teknis program untuk segera melakukan klarifikasi dan evaluasi internal. Evaluasi tersebut meliputi mekanisme rekrutmen relawan, pengawasan operasional harian, serta kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, HMI juga berharap kepolisian setempat tidak hanya menjalankan proses hukum terhadap individu yang diduga terlibat, tetapi turut melakukan langkah preventif melalui koordinasi dengan pengelola dapur MBG. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan lingkungan kerja di dapur tersebut aman dan bebas dari praktik yang berpotensi membahayakan distribusi makanan.
Yahya menegaskan, secara hukum pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Namun dari sisi administratif, pengelola dapur MBG tetap memiliki kewajiban menjamin kelayakan, integritas, dan profesionalitas seluruh petugas di lokasi dapur.
HMI juga mengingatkan agar proses hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak tersangka. Penegakan hukum yang adil, kata dia, harus berjalan seiring dengan pembenahan terbatas tanpa menimbulkan stigma negatif terhadap program MBG secara luas.
Sebagai penutup, HMI Cabang Pinrang menyatakan komitmennya untuk mengawal tindak lanjut kasus tersebut di lapangan. Evaluasi yang fokus, berbasis fakta, dan terukur pada dapur MBG terkait dinilai menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa terulang dan menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. (Ag4ys)
