PINRANG—Rentetan persoalan yang menimpa Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kabupaten Pinrang memicu krisis kepercayaan publik. Terbaru, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pinrang mendesak pencopotan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Pinrang, Nining Angreani, menyusul temuan belatung pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 166 Pinrang, Selasa (21/1/2026).
HMI menilai temuan tersebut sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan internal SPPG Pinrang. Desakan pencopotan Korwil disebut bukan tanpa dasar, mengingat insiden ini terjadi tidak lama setelah publik dikejutkan oleh kasus sopir distribusi MBG di bawah naungan SPPG Palia yang terjerat penyalahgunaan narkoba.
Ketua Umum HMI Cabang Pinrang, Khaeril, menegaskan bahwa temuan belatung pada makanan siswa merupakan puncak dari akumulasi buruknya tata kelola SPPG di Pinrang. Ia menyebut persoalan tersebut mencerminkan kegagalan sistemik dalam manajemen dan pengawasan.
“Belum hilang dari ingatan kita kasus sopir distribusi MBG yang terjerat narkoba, sekarang muncul lagi makanan siswa yang berbelatung. Ini bukan lagi kelalaian biasa, tapi kegagalan total sistem pengawasan di bawah kepemimpinan Korwil SPPG Pinrang,” tegas Khaeril.
Menurutnya, dua kejadian beruntun itu menunjukkan tidak adanya seleksi ketat terhadap sumber daya manusia serta lemahnya kontrol kualitas dan higienitas makanan yang dikonsumsi ribuan siswa di Pinrang.
HMI juga menilai keberadaan larva hidup dalam potongan ikan yang disajikan kepada siswa SDN 166 sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak atas kesehatan dan keselamatan. Khaeril menyebut permintaan maaf dari Kepala SPPG Mattiro Bulu, Muhammad Alif, tidak cukup tanpa langkah tegas di tingkat pimpinan wilayah.
“Kami mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak berwenang untuk segera mencopot Korwil SPPG Pinrang, Nining Angreani. Jika sopir distribusi saja bisa lolos dari pengawasan hingga terjerat narkoba, dan kualitas makanan sampai berbelatung, lalu apa yang dikerjakan selama ini? Ini menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak,” ujarnya.
Selain pencopotan jabatan, HMI juga menuntut dilakukannya audit terbuka terkait standar higienitas dapur MBG, pemeriksaan latar belakang serta tes urine berkala bagi seluruh staf dan tenaga distribusi, serta sanksi tegas bagi pihak yang terbukti lalai.
HMI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka bahkan mengancam akan menggalang aksi massa yang lebih besar jika Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Badan Gizi Nasional tidak segera mengambil langkah konkret untuk membenahi SPPG Pinrang demi menyelamatkan program nasional Makan Bergizi Gratis. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Yahya Syamsul (Sekretaris HMI Pinrang)
Artikel ini ditulis oleh Citizen Reporter. Isi dan gaya penulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi hanya melakukan penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi.
