JAKARTA—Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru PT PLN (Persero) periode 2025–2034 tak hanya menjadi tonggak peralihan menuju energi bersih, tetapi juga membuka potensi besar penciptaan lapangan kerja.
Sesuai keterangan tertulis yang diterima mediasulsel.com Sabtu (31/5/2025), Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,7 juta lapangan kerja akan tercipta, dan menariknya, 91 persen di antaranya berasal dari sektor green jobs yang berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Jakarta, Senin (26/5/2025) lalu. Ia mengungkapkan bahwa dari total 1,7 juta tenaga kerja, 836 ribu akan terserap di sektor pembangkitan dan sisanya di sektor transmisi, gardu induk, serta distribusi.
“Penyerapan tenaga kerja dalam RUPTL ini kurang lebih mencapai 1,7 juta orang. Ini kita lakukan agar Indonesia makin terang-benderang. Termasuk di dalamnya kebutuhan industri, manufaktur, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan,” ujar Bahlil.
Yang menarik, dari 836.696 tenaga kerja yang terserap di sektor pembangkitan, lebih dari 760 ribu pekerjaan dikategorikan sebagai green jobs karena bersumber dari pembangkit EBT. Ini menjadi peluang besar bagi generasi muda yang ingin terlibat dalam transisi energi.
“Lebih dari 91 persen adalah green jobs. Ini momentum bagi anak-anak muda untuk ikut ambil bagian,” tegasnya.
Secara rinci, sektor pembangkitan tenaga surya (PLTS) menyumbang serapan tenaga kerja terbesar dengan 348.057 orang, disusul pembangkit tenaga air dan mini hidro (PLTA/M) sebanyak 129.759 orang, serta PLTA pump storage sebanyak 94.195 orang.
Pembangkit tenaga bayu (PLTB) diperkirakan menyerap 58.938 tenaga kerja, tenaga panas bumi (PLTP) sebanyak 42.700, dan sistem penyimpanan energi baterai 68.193 orang. Sementara itu, pembangkit biomassa (PLTBm) menyerap 7.197 orang, biogas (PLTBg) 1.481 orang, tenaga sampah (PLTSa) 2.429 orang, dan arus laut (PLTAL) sebanyak 341 orang.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa RUPTL kali ini tidak hanya dirancang untuk menjamin keandalan pasokan energi nasional, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi masyarakat.
“Sejalan dengan visi pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional, proses ini juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pembukaan kawasan industri baru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PLN siap menjalankan mandat ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dengan arah kebijakan ini, pemerintah dan PLN menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan transisi energi dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif. (70n/4dv)
