MAKASSAR—Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman menyoroti carut marut data yang jadi acuan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak atau BBM.
Yeni menilai, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) rawan menimbulkan konflik sosial lantaran data penerima bantuan sosial (bansos) yang masih butuh dibenahi.
“Di Kota Makassar sendiri tentang bansos itu masih bermasalah, masih berpolemik dengan data-data. Kalau ini lagi digulirkan, saya mengingatkan teman-teman di Dinas Sosial, bahwa hati-hati lagi akan terjadi konflik sosial di bawah,” ujar Yeni Rahman, dikutip dari DetikSulsel pada Minggu, (11/09/2022).
Menurutnya, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dapat memicu munculnya konflik sosial di masyarakat. Hal itu menurutnya dikarenakan DTKS kemensos sangat perlu diperbaharui karena sering berpolemik.
“Memang ini lagi pendataan, pembenahan data bahwa data DTKS yang selalu menjadi masalah. Dari data DTKS inilah yang menimbulkan masalah, karena pertama, ini terkait masih banyak keluhan masyarakat yang tidak terdata tapi merasa dia berhak,” ucap Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar.
Legislator Fraksi PKS ini melanjutkan, kriteria warga untuk bisa masuk DTKS pun dianggap belum jelas. Dalam hal ini terkait kriteria warga agar bisa menerima bansos.
Menurut Yeni, persoalan data ini sangat krusial karena terintegrasi dengan jenis bantuan lain. Data itu juga jadi acuan agar Pemerintah Pusat dan Pemkot Makassar bisa saling mengakomodir warga yang memang belum mendapatkan bantuan.
“Harus jelas juga data miskin di Makassar berapa, dan berapa yang sudah ter-cover dalam program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai). Setelah didapat angka-angkanya kita akan tahu berapa yang bisa diintervensi oleh Pemkot dan Pusat. Jadi data ini yang belum clear,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Makassar Rahmat Mappatoba mengaku pihaknya menyalurkan BLT BBM sesuai data yang mengacu DTKS Kemensos.
.
“Kriteria Khususnya pasti harus terdaftar di DTKS. Terkait siapa penerimanya dari DTKS. Itu dari Kemensos,” ucap Rahmat. (*)
