JAKARTA—Pemerintah mengumumkan wacana penurunan harga tiket pesawat domestik menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong mobilitas dan sektor ekonomi. Namun, beberapa pihak mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kebijakan ini akan segera berlaku. “Ada tiket pesawat yang harganya dibuat terjangkau menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru,” ujarnya usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan, BUMN, dan penyedia avtur, untuk mewujudkan rencana ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa harga tiket pesawat domestik akan diturunkan sekitar 10 persen dengan mengurangi biaya operasional tertentu. Langkah ini mencakup pengurangan jasa kebandarudaraan, biaya avtur, dan fuel surcharge.
Kebijakan ini akan berlaku di 19 bandara utama di Indonesia, dengan rincian lebih lanjut yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa penurunan biaya avtur menjadi salah satu komponen utama yang mendukung kebijakan ini.
Meski begitu, pengamat penerbangan Alvin Lie memberikan pandangan skeptis. Ia menilai bahwa rencana ini hanya akan memberikan dampak kecil bagi konsumen. “Penurunan harga tiket mungkin hanya sekitar 5-10 persen, dan itu tidak akan terasa signifikan bagi konsumen. Di sisi lain, maskapai dan pengelola bandara akan mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar,” katanya.
Alvin juga menyoroti tantangan utama industri penerbangan, seperti kenaikan biaya operasional akibat nilai tukar rupiah yang melemah serta lonjakan harga avtur. Ia memperingatkan bahwa langkah memaksa maskapai menurunkan harga tiket dapat membahayakan keberlanjutan industri penerbangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Meski kebijakan ini dinilai mampu memberikan sedikit ruang bernapas bagi masyarakat selama libur akhir tahun, keberlanjutannya masih menjadi tanda tanya besar. Apakah langkah ini merupakan upaya nyata untuk meringankan beban masyarakat, atau sekadar pencitraan sementara? Waktu akan menjawab. (*)
