MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menyiapkan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) secara serentak yang direncanakan berlangsung November 2025.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut keterlibatan KPU sebagai langkah strategis agar proses pemilihan berjalan demokratis dan kredibel. “Kalau ada KPU yang dampingi, tentu lebih baik karena legitimasinya lebih kuat. Kita ingin masyarakat paham pentingnya pemilihan yang jujur dan terbuka,” ujarnya usai rapat koordinasi di Balai Kota, Rabu (15/10/2025).
Appi menegaskan, Pemkot akan menyiapkan seluruh tahapan dan juknis secara matang sebelum pelaksanaan. Sebagai dasar hukum, Pemkot telah menerbitkan Perwali Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW, turunan dari Perwali Nomor 3 Tahun 2024.
Kepala BPM Makassar, A. Anshar, menjelaskan mekanisme pemilihan akan menyerupai pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan hasil. Berdasarkan data, sekitar 1,4 juta warga dari 453.404 kepala keluarga akan berpartisipasi memilih 4.965 RT dan 992 RW di 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
Sosialisasi Perwali akan digelar pekan depan di seluruh kecamatan. Tiga unsur utama akan terlibat dalam pelaksanaan, yakni panitia pelaksana, panitia pemilihan, dan petugas TPS. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan partisipatif agar terhindar dari praktik politik uang.
“Masyarakat diimbau aktif mengawal jalannya pemilihan agar demokrasi berjalan bersih. Kalau di tingkat RT saja sudah ada money politic, itu contoh buruk,” tegas Anshar.
Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menilai kerja sama ini menjadi momentum penting memperkuat pendidikan politik di tingkat akar rumput. “Pemilihan RT/RW bukan sekadar teknis, tapi bagian dari pembelajaran demokrasi masyarakat. Kita ingin proses ini jadi contoh demokrasi yang jujur dan terbuka,” ujarnya.
Pemkot Makassar menargetkan seluruh tahapan pemilihan rampung sebelum Desember 2025, dengan harapan kegiatan ini menjadi tonggak penting mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan demokratis hingga ke tingkat lingkungan. (4r5/Ag4ys)
