MAKASSAR—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap proses penyusunan anggaran daerah. Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan SPM Tahun 2025, Kamis (27/11), yang dihadiri jajaran Kemendagri dan perangkat daerah Kota Makassar.
Bimtek yang dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Makassar ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan dasar di kota ini. Sekda Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, beserta jajarannya.
“Ini bukan kegiatan biasa. Ini sangat strategis karena kita berbicara tentang pelayanan dasar, hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah,” ujarnya.
Zulkifly mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar mendapat pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp500 miliar dari total APBD Rp5,1 triliun. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemenuhan SPM tidak boleh tersentuh pemangkasan anggaran.
“Prinsip kami jelas: SPM adalah prioritas utama. Setelah itu baru visi-misi Wali Kota dan urusan penunjang. Jadi bukan visi-misi yang utama, tapi SPM dulu,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, mulai RKPD, renstra, hingga renja, agar seluruh kebutuhan layanan dasar masuk dalam perencanaan secara utuh.
“Pastikan seluruh urusan SPM dimasukkan sejak awal. Jangan sampai menyusun anggaran tanpa dasar perencanaan yang kuat,” lanjutnya.
Mantan Camat Ujung Pandang itu juga menekankan pentingnya peran panitia penerapan SPM yang diketuai Wali Kota Makassar dan sekretarisnya dijabat oleh Sekda. Ia mengingatkan bahwa pelaporan SPM setiap triwulan harus lengkap dan tepat waktu.
“Kita wajib melaporkan capaian, kualitas layanan, hingga jumlah penerima manfaat setiap triwulan. Ini harus betul-betul kita kontrol,” tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan dan pelaporan SPM menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
“Kalau mau nilai LPPD kita bagus, maka SPM harus bagus juga. Ini indikator penentu,” jelas Zulkifly.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi capaian Kota Makassar yang berhasil meraih SPM Award 2025. Ia berharap prestasi itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan.
“Alhamdulillah kita dapat SPM Award tahun ini. Ke depan, pelaporan harus lebih baik dan tepat waktu,” katanya.
Zulkifly menutup sambutannya dengan meminta seluruh SKPD menindaklanjuti materi bimtek demi memastikan kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SPM di masing-masing perangkat daerah.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, turut menegaskan bahwa SPM merupakan instrumen utama dalam memastikan masyarakat menerima layanan dasar yang layak. Ia menekankan bahwa kelalaian dalam penyediaan pelayanan dasar bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
“SPM adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah. Jika pelayanan dasar tidak terpenuhi, itu bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM. Ini menjadi perhatian serius berbagai lembaga,” tegasnya. (70n/Ag4ys/4dv)
