MUTU 2025: Momentum atau Sekadar Rutinitas Seremonial?

OPINI—Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat Islam (MUTU) 2025 yang berlangsung selama 2 hari di Asrama Haji Sudiang, Makassar, menghadirkan para ulama, tokoh, perwakilan ormas, aktivis dakwah hingga pemerintah kota Makassar yang diwakili oleh Kabag Kesra Kota Makassar.

Dalam forum ini, pemerintah menyampaikan harapan bahwa MUTU 2025 dapat melahirkan program-program perbaikan umat terutama meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an dan memperbaiki fungsi masjid sebagai pusat perbaikan umat, yang dapat dijadikan sebagai program kerja pemerintah kota Makassar di tahun 2026. (suaraimbang.com, 29/11/2025)

Selain itu, para ulama juga diingatkan bahwa peran mereka tidak terbatas pada urusan akhirat. Sebagai pewaris para nabi, ulama juga memikul tanggung jawab dalam penyediaan politik yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat majemuk.

Sekjen Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII) Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D menegaskan “Rasulullah adalah negarawan, panglima perang, diplomat, dan pedagang yang sukses. Ulama harus menjadikan sunnah Rasul sebagai teladan multi-peran. Politik harus menjadi menu dakwah yang penting.” Dan terakhir, pesan moral yang disampaikan dalam forum tersebut yaitu “Islam yes, Islam politik very yes!” (jurnalislam.com, 2/12/2025)

Persoalan Umat

Adanya harapan yang disampaikan oleh pemerintah melalui perwakilannya memberikan kesan bahwa terdapat sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Sekaligus memastikan pembangunan spiritual tetap mendapatkan ruang dalam agenda kebijakan daerah.

Namun jika ditinjau secara mendalam, muncul pertanyaan mendasar: apakah program-program parsial seperti ini benar-benar mampu menyelesaikan persoalan umat yang semakin kompleks?

Kita harus menyadari dan secara jujur mau mengungkap kenyataan bahwa persoalan umat hari ini bukan sekedar soal lemahnya bacaan Al-Qur’an ataupun kurang optimalnya fungsi masjid. Meski itu semua memang benar dan penting, tetapi akar persoalan umat jauh lebih struktural dan bersifat sistemik.

Dan kenyataan bahwa penerapan hukum kufur yang dibingkai oleh sistem hukum sekuler_yang telah memisahkan agama dari pengaturan kehidupan_menjadikan nilai-nilai Islam hanya diterapkan secara parsial, bahkan seringkali sekadar simbolik.

Karena akar masalah bersifat sistemik, maka sekadar memperbaiki individu tanpa memperbaiki sistem ibarat menampung air dengan keranjang bocor. Kebijakan pemerintah yang hanya bersifat teknis dan parsial tidak akan pernah benar-benar menyentuh akar persoalan selama sistem hukum kufur terus menjadi dasar pengaturan kehidupan.

Umat dapat dibina, masjid dapat difungsikan, program keagamaan dapat ditingkatkan, namun selama pondasi kebijakan negara tetap menggunakan paradigma sekuler, problem mendasar umat akan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Peran Ulama dan Tokoh Umat

Di sinilah pentingnya kehati-hatian ulama dan tokoh umat agar tidak terjebak pada solusi pragmatis. Harapan pemerintah agar MUTU 2025 melahirkan program perbaikan umat memang terdengar baik, tetapi risiko yang harus diwaspadai adalah munculnya legitimasi terhadap sistem dan kebijakan sekuler itu sendiri.

Jika ulama hanya diarahkan untuk menghasilkan program yang selaras dengan agenda pemerintah (bukan agenda Islam secara menyeluruh) maka forum seperti MUTU berpotensi berubah menjadi ritual tahunan yang tak lebih dari stempel keagamaan bagi kebijakan yang tidak berpijak pada syariah.

Sebaliknya, ulama dan tokoh umat memiliki posisi yang jauh lebih strategis dan mulia daripada sekadar mitra program pemerintah. Mereka adalah pewaris para nabi, penjaga kemurnian agama, dan pengingat penguasa agar tetap berada pada jalan yang benar. Karena itu, perubahan hakiki hanya akan terwujud jika para ulama berani mendorong perubahan sistemik dari sistem kufur menuju sistem Islam yang menyeluruh.

Sistem Islam bukan sekadar menambah kegiatan mengaji atau memakmurkan masjid, tetapi menghadirkan tata kelola kehidupan yang berlandaskan syariah secara total, mulai dari pendidikan, ekonomi, peradilan, hingga pemerintahan. Tanpa perubahan sistem, segala bentuk perbaikan akan terus bertabrakan dengan regulasi sekuler yang menjadi pondasi negara saat ini.

Pada titik inilah peran ulama sebagai pelopor amar ma’ruf nahi mungkar kepada penguasa menjadi sangat penting. Mereka harus berada di barisan depan untuk mengingatkan, menasihati, bahkan mengoreksi arah kebijakan negara ketika tidak sesuai dengan syariat. Mengajak penguasa kembali kepada aturan Allah adalah bentuk kepedulian tertinggi terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, bukan tindakan politis sebagaimana sering disalahpahami.

Islam: Harapan Umat

Harapan umat sangat jelas: terwujudnya kehidupan Islam secara menyeluruh (Islam kaffah) dalam naungan sistem pemerintahan yang diridai Allah, yaitu khilafah. Inilah kerangka yang mampu melahirkan umat terbaik, umat yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga kokoh dalam pengelolaan sosial, politik, ekonomi, dan peradaban.

MUTU 2025 bisa menjadi momentum penting jika ia mampu membuka ruang dialog yang lebih jujur tentang akar persoalan umat dan arah perubahan ke depan. Namun MUTU juga bisa menjadi sekadar forum tahunan yang penuh seremonial tanpa dampak signifikan, apabila ia hanya menghasilkan program parsial yang menyenangkan penguasa tetapi melupakan kewajiban perubahan sistemik.

Pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa besar acara ini diselenggarakan, tetapi seberapa besar keberanian ulama dan tokoh umat untuk berbicara jujur, menunjukkan jalan perubahan yang hakiki, dan mengajak umat serta penguasa kembali kepada hukum Allah secara total. Hanya dengan itu umat ini akan bangkit dengan kemuliaan yang sejati. Wallahu’alam bishawab. (*)