MAKASSAR — Anggota DPRD Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan program pendidikan berjalan sesuai sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X Tahun Anggaran 2026 yang digelar bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Yulius, pengawasan menjadi bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar terlaksana dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, memaparkan sejumlah target sektor pendidikan yang hendak dicapai pada 2026. Salah satunya peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Makassar.
Kurniati menyebut keberhasilan program pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal sekaligus mengikuti kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.
Dukungan anggaran juga menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program strategis Dinas Pendidikan. Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai penting untuk menopang berbagai agenda pendidikan yang telah dirancang pemerintah daerah.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemkot Makassar sekaligus Konsultan, Hasanuddin Leo, SE., M.Si., Ak., membahas kerja sama dengan SMP swasta dalam mendukung pelaksanaan SPMB Tahun 2026.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang belum tertampung di SMP negeri. Keterlibatan sekolah swasta diharapkan dapat menambah daya tampung sekaligus membantu mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan.
Kegiatan yang dimoderatori St. Nurhayati, SE, itu juga menjadi ruang bertemunya perspektif legislatif, pemerintah daerah, dan tenaga ahli dalam membahas kebutuhan pendidikan di Kota Makassar.
Pada sesi akhir, peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Dialog tersebut membuka ruang bagi peserta untuk menggali lebih jauh kebijakan dan program pendidikan yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2026. (70n)
