MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merombak jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Sebanyak 29 pejabat eselon II dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Rotasi tersebut mencakup sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), asisten sekretariat daerah, staf ahli hingga pejabat pengelola rumah sakit daerah. Pergeseran ini menjadi bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus upaya memperkuat kinerja pemerintahan di lingkup Pemkot Makassar.
Pengangkatan dan penempatan ke-29 pejabat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800.1.3.3/015/BKPSDMD/Walikota/XI/2026.
Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa rotasi jabatan tidak boleh dipandang sebatas pergantian posisi atau penyegaran struktural. Lebih dari itu, perubahan komposisi pejabat harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi dan memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu tujuan.
Ia mengingatkan, tidak boleh ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri atau hanya berorientasi pada pencapaian target sektoral. Seluruh perangkat daerah harus menjadi satu kesatuan organisasi yang saling terhubung dalam menjalankan agenda pembangunan Kota Makassar.
“Jadi pada kesempatan ini saya kembali menekankan dan menegaskan bahwa di lingkup Pemerintah Kota Makassar kita tidak berbicara tentang OPD satu dengan OPD yang lainnya. Tapi kita berbicara tentang keutuhan satu organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan organisasi,” kata Appi.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari capaian masing-masing OPD. Dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi agar setiap program berjalan efektif serta memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Appi juga menaruh perhatian pada kemampuan kepemimpinan para pejabat yang mendapat amanah baru. Setiap kepala perangkat daerah diminta mampu merangkul jajaran di bawahnya, membangun komunikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang solid.
“Harusnya mengajak seluruh elemen yang ada di bawahnya untuk bergabung menjadi satu pohon organisasi yang utuh, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Maka dari itu kemampuan leadership, kepemimpinan ini harus benar-benar teruji,” jelasnya.
Ia bahkan mengingatkan agar pelantikan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Perubahan susunan pejabat harus diikuti peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam tempat ini. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada gunanya pelantikan ini kalau hanya kita bicara tentang penghargaan, angka-angka statistik pertumbuhan dan sebagainya, kalau ukuran-ukuran dampak langsung pada masyarakat tidak bisa kita hitung dengan baik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya capaian administratif maupun angka statistik, melainkan sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan komposisi baru ini, Pemkot Makassar diharapkan semakin solid dalam mempercepat program pembangunan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Daftar 29 Pejabat yang Dilantik dan Jabatan Barunya
Berikut daftar lengkap pejabat eselon II Pemkot Makassar yang mengalami rotasi jabatan:
- Evie Aprialti – dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Kepala Dinas Perpustakaan.
- Aryati Puspasari Abady – dari Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- Nirman Nituang Mungkasa – dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- Ahmad Namsum – dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menjadi Kepala Dinas Kearsipan.
- Fahyuddin – dari Kepala Dinas Kearsipan menjadi Sekretaris DPRD Kota Makassar.
- Andi Rahmat – dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Muh. Dakhlan – dari Kepala BPKAD menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- Dahyal – dari Kepala Bappeda menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- Firman Hamid Pagarra – dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Muhammad Roem – dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Syamsul Bahri – dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- Arlin Ariesta – dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Muhammad Fadli – dari Kepala BPBD menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
- Achi Soleman – dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Muhammad Mario Said – dari Kepala DPMPTSP menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- Zainal Ibrahim – dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
- Firnandar Arsabara – dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Mahyuddin – dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang.
- Muhammad Fuad Azis DM – dari Kepala Dinas Penataan Ruang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- Zuhaelsi Zubir – dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Helmy Budiman – dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
- Irwan Rusfiady Adnan – dari Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Andi Ani Mulyani Wahyudi – dari Direktur UPT RSUD Daya menjadi Kepala Dinas Kesehatan.
- Nursaidah Sirajuddin – dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Direktur UPT RSUD Daya.
- Kaharuddin Bakti – dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
- Aulia Arsyad – dari Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Pertanahan.
- Sri Sulsilawati – dari Kepala Dinas Pertanahan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- Muhammad Hatim – dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Fathur Rahim – dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rotasi ini menjadi langkah awal penataan kembali birokrasi Pemkot Makassar. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa perubahan posisi tersebut benar-benar membawa perbaikan kinerja, memperkuat kolaborasi antar-OPD, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. (R077)













