JAKARTA – Jakarta tidak cukup hanya tumbuh sebagai pusat bisnis, investasi, dan akumulasi modal. Kota metropolitan ini juga harus mampu memastikan kesejahteraan terdistribusi secara adil dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku utama ekonomi.
Gagasan itulah yang ditawarkan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, melalui konsep Ekonesia Metropolitan.
Pemikiran tersebut disampaikan Aras dalam Dialog Publik dan Bedah Buku bertema Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Jakarta Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berkeadaban, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum yang dihadiri lebih dari 50 peserta dari kalangan kader PKB, tokoh masyarakat, pemuda, dan Generasi Z tersebut, Aras menawarkan paradigma ekonomi metropolitan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan.
Aras mengintegrasikan pemikiran sosialisme Islam H.O.S. Tjokroaminoto, teologi pembebasan Ali Syari’ati, serta paradigma Eko-Akunta-Nesia untuk menjawab berbagai tantangan struktural ekonomi perkotaan.
“Jakarta tidak boleh hanya menjadi ruang akumulasi kapital. Jakarta harus menjadi ruang distribusi kesejahteraan, demokratisasi ekonomi, dan pemuliaan martabat manusia,” ujar Aras.
Menurut dia, Ekonesia Metropolitan dibangun dengan menempatkan empat unsur sebagai fondasi ekonomi yang saling melengkapi, yakni pasar, negara, komunitas, dan ekologi.
Pasar berperan mendorong efisiensi dan inovasi. Negara bertanggung jawab menjamin keadilan distribusi. Komunitas menjadi kekuatan solidaritas sosial, sedangkan ekologi memastikan pembangunan tetap berada dalam koridor keberlanjutan.
Dalam penerapannya, transformasi ekonomi Jakarta perlu diarahkan pada empat orientasi utama, yaitu ekonomi produktif, inklusif, digital, serta ekonomi hijau dan biru.
Aras menegaskan, ekonomi kerakyatan bukan berarti menolak kapital maupun modernisasi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan modal dikelola secara demokratis, teknologi dapat diakses masyarakat, dan hasil pertumbuhan ekonomi dinikmati seluruh lapisan warga.
“Ekonomi kerakyatan tidak berarti menolak kapital dan modernisasi. Persoalannya adalah bagaimana kapital dikelola secara demokratis, teknologi dapat diakses masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan warga,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, Aras juga menempatkan kebudayaan sebagai modal strategis pembangunan metropolitan. Nilai gotong royong, kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dinilai dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan koperasi, UMKM, serta kemitraan produktif.
Ia mengingatkan, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai konsumen, pekerja, atau penerima bantuan pemerintah. Lebih dari itu, warga harus memiliki kesempatan menjadi produsen sekaligus pemilik aset produktif.
“Ukuran kemajuan metropolitan bukan sekadar gedung pencakar langit, besarnya investasi, atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan layak, memiliki aset produktif, dan hidup dalam lingkungan yang sehat,” tegasnya.
Dialog publik tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua Syuro PKB Jakarta Barat, Drs. KH. Abdul Ghoni Faiq, dengan mengangkat tema “Islam Membangun Etika Publik, Menegakkan Sistem Sosial, Mengubah Masyarakat Menuju Keberadaban”.
Forum ini menjadi ruang pertemuan gagasan keislaman, ekonomi, dan keadilan sosial dalam merespons tantangan pembangunan perkotaan.
Melalui Ekonesia Metropolitan, Aras berharap modernitas ekonomi Jakarta dapat berjalan beriringan dengan nilai kemanusiaan, spiritualitas, kebudayaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, kemajuan kota tidak hanya terlihat dari pertumbuhan fisik dan besarnya investasi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. (Ag4ys)













