OPINI—Menjelang peringatan milad ke-114 Muhammadiyah pada 18 November 2026, ada persoalan fundamental yang patut direnungkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Sejauh mana kekuatan masyarakat sipil masih mampu menjaga moralitas kekuasaan di tengah semakin kompleksnya kepentingan politik nasional?
Demokrasi Indonesia hari ini tidak cukup hanya dipahami melalui keberlangsungan pemilihan umum, pergantian kepemimpinan, ataupun terbentuknya koalisi pemerintahan. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kritik masyarakat dihargai, dan bagaimana konstitusi ditempatkan sebagai fondasi moral dalam kehidupan bernegara.
Di tengah persoalan tersebut, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab historis yang tidak sederhana. Sebagai organisasi Islam yang lahir jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia, Muhammadiyah bukan sekadar institusi keagamaan, melainkan kekuatan masyarakat sipil yang turut membentuk konstruksi sosial, intelektual, dan moral kebangsaan Indonesia.
Lebih dari satu abad perjalanan Muhammadiyah memperlihatkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan negara mengorganisasikan kekuasaan, tetapi juga oleh keberdayaan masyarakat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan itu sendiri.
Akar Historis Masyarakat Sipil
Ketika KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18 November 1912, masyarakat Hindia Belanda sedang mengalami perubahan sosial akibat berkembangnya pendidikan modern, perdagangan perkotaan, dan kebijakan kolonial.
Dalam struktur masyarakat yang masih diliputi hierarki feodal dan diskriminasi kolonial, Muhammadiyah menawarkan jalan pembaruan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengorganisasian kehidupan sosial.
Antropolog Mitsuo Nakamura dalam The Crescent Arises over the Banyan Tree (2012), melalui penelitian panjang di Kotagede, Yogyakarta, memperlihatkan bagaimana Muhammadiyah berkembang dari lingkungan masyarakat lokal yang memiliki tradisi perdagangan, kemandirian ekonomi, dan kesadaran keagamaan.
Pertumbuhan Muhammadiyah tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas elite agama, tetapi juga oleh partisipasi pedagang, guru, perajin, dan kelompok masyarakat perkotaan. Struktur sosial inilah yang memungkinkan Muhammadiyah membangun kemandirian institusional di luar birokrasi negara.
Dalam perspektif sosiologi politik, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya masyarakat sipil sebagai ruang pembentukan kesadaran kolektif. Masyarakat tidak sekadar menjadi objek kekuasaan, tetapi memiliki kapasitas untuk mengorganisasikan kepentingannya secara mandiri.
Pendirian ‘Aisyiyah pada 1917 semakin memperkuat karakter pembaruan tersebut. Di tengah keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, Muhammadiyah membuka ruang partisipasi sosial yang melampaui batas-batas kultural masyarakat pada zamannya.
Dengan demikian, akar demokrasi dalam Muhammadiyah sesungguhnya tidak bermula dari kompetisi elektoral, tetapi dari tradisi pemberdayaan, kesetaraan sosial, dan pengorganisasian masyarakat.
Hubungan Muhammadiyah dengan negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan konstitusi. Keterlibatan Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo dalam proses perumusan dasar negara pada 1945 menunjukkan bagaimana kepentingan keagamaan dinegosiasikan dalam kerangka kebangsaan yang majemuk.
Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa memperlihatkan bahwa pembentukan negara Indonesia membutuhkan kesediaan berbagai kelompok untuk melampaui kepentingan primordialnya. Kesediaan berkompromi tersebut bukanlah bentuk kekalahan politik, melainkan kematangan dalam memahami realitas kebangsaan.
Dalam perjalanan sejarah berikutnya, hubungan Muhammadiyah dengan kekuasaan mengalami dinamika yang kompleks. Pengalaman keterlibatan dalam Masyumi, pembubaran Masyumi pada 1960, hingga kebijakan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru memperlihatkan bagaimana organisasi Islam harus berhadapan dengan perubahan konfigurasi kekuasaan.
Keputusan Muhammadiyah menerima asas tunggal Pancasila pada Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 menjadi bagian dari strategi mempertahankan keberlangsungan gerakan sosial di tengah tekanan politik negara.
Pemaknaan hubungan Islam dan kebangsaan semakin dipertegas melalui Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar pada 2015 yang merumuskan konsepsi Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah, yakni negara perjanjian dan ruang pembuktian.
Hasnan Bachtiar (2020) melihat konsepsi tersebut sebagai bentuk ijtihad kontemporer Muhammadiyah dalam mempertemukan nilai-nilai keislaman, demokrasi, dan tanggung jawab kebangsaan.
Konsekuensinya, kesetiaan terhadap negara tidak identik dengan kepatuhan tanpa syarat kepada pemerintah. Negara merupakan kesepakatan konstitusional, sedangkan pemerintahan adalah penyelenggara kekuasaan yang dapat berganti dan harus senantiasa diawasi. Di sinilah Muhammadiyah perlu menempatkan konstitusi sebagai dasar moral dalam menilai setiap praktik kekuasaan.
Demokrasi dan Penjaga Moralitas
Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang melalui penghapusan institusi demokratis. Kemunduran demokrasi juga dapat berlangsung ketika institusi formal tetap bekerja, tetapi kehilangan independensi dan daya kritisnya.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri keberlakuan UUD Sementara 1950, serta konsolidasi politik Orde Baru, memberikan pelajaran historis mengenai risiko pemusatan kekuasaan atas nama stabilitas nasional.
Reformasi 1998 kemudian menghasilkan empat tahap perubahan UUD 1945 sepanjang 1999–2002. Pembatasan masa jabatan presiden, penguatan jaminan hak asasi manusia, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari ikhtiar membangun keseimbangan kekuasaan. Namun, pembaruan kelembagaan tidak dengan sendirinya menghapus watak patrimonial dalam politik Indonesia.
Penelitian Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale (2019) memperlihatkan bagaimana demokrasi elektoral Indonesia masih berhadapan dengan jaringan patronase, klientelisme, dan pertukaran kepentingan material.
Dalam struktur politik semacam ini, loyalitas sering kali lebih menentukan daripada kapasitas. Kedekatan dengan elite kekuasaan dapat menjadi jalan memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Dari sinilah independensi Muhammadiyah mendapatkan relevansinya.
Besarnya jaringan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial Muhammadiyah merupakan modal sosial yang memungkinkan organisasi ini berinteraksi dengan negara tanpa harus kehilangan otonominya. Akan tetapi, modal sosial tersebut juga dapat berubah menjadi kerentanan apabila kepentingan pengembangan institusi terlalu bergantung pada kemurahan hati kekuasaan.
Kerja sama dengan pemerintah tentu merupakan sesuatu yang wajar. Persoalannya muncul ketika kerja sama tersebut mengurangi keberanian menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya tidak hanya ditentukan di Jakarta. Kualitas demokrasi juga dibentuk oleh kehidupan masyarakat di kampung, desa, dan kota-kota kecil. Kajian Gerry van Klinken dalam The Making of Middle Indonesia (2014) memperlihatkan pentingnya kota-kota provinsi dan kelompok kelas menengah lokal dalam pembentukan kehidupan negara Indonesia.
Pendekatan sejarah sosial tersebut memberikan pemahaman bahwa kekuasaan negara selalu berhubungan dengan jaringan masyarakat, mobilitas sosial, dan distribusi sumber daya di tingkat lokal.
Dalam konteks Muhammadiyah, ranting dan cabang merupakan infrastruktur sosial yang memiliki posisi strategis dalam pembentukan kewargaan. Di Yogyakarta, tradisi pendidikan dan filantropi Muhammadiyah telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan.
Di Sumatera Barat, perkembangan gerakan pembaruan Islam berinteraksi dengan tradisi merantau dan dinamika masyarakat Minangkabau. Sementara di Papua, pelayanan pendidikan Muhammadiyah membuka ruang perjumpaan sosial lintas identitas keagamaan.
Keragaman pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebangsaan tidak cukup dibangun melalui retorika persatuan. Kebangsaan membutuhkan pengalaman sosial yang memungkinkan masyarakat hidup bersama dalam perbedaan.
Ketika sekolah mampu mempertemukan anak-anak dari latar belakang berbeda, ketika rumah sakit memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan ketika kegiatan sosial menjangkau kelompok rentan, sesungguhnya demokrasi sedang memperoleh fondasi kulturalnya.
Demokrasi menjadi berkeadaban ketika martabat manusia dihargai tanpa bergantung pada identitas agama, etnis, pilihan politik, ataupun kedudukan ekonominya. Salah satu tantangan terbesar Muhammadiyah pada abad keduanya adalah menjaga jarak moral terhadap kekuasaan.
Khittah Denpasar 2002 menegaskan orientasi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menjadikan persyarikatan sebagai organisasi politik praktis. Prinsip tersebut penting karena kekuatan Muhammadiyah tidak terletak pada banyaknya kader yang menduduki jabatan pemerintahan, tetapi pada kemampuannya mempertahankan independensi moral sebagai organisasi masyarakat sipil.
Gustav Brown (2019) mengingatkan bahwa sikap politik organisasi Islam besar juga dipengaruhi pertimbangan kepentingan institusional dan pengelolaan perbedaan internal. Karena itu, komitmen terhadap demokrasi tidak dapat hanya diasumsikan dari identitas keagamaan atau besarnya organisasi.
Muhammadiyah juga perlu memastikan demokrasi tumbuh dalam kehidupan internalnya melalui keterbukaan, regenerasi kepemimpinan, transparansi pengelolaan sumber daya, dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan.
Risalah Islam Berkemajuan yang dihasilkan Muktamar ke-48 di Surakarta pada 2022 memperoleh arti penting apabila diterjemahkan dalam keberanian memperjuangkan keadilan sosial, integritas pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Muhammadiyah harus mampu menjadi mitra kritis negara, bukan sekadar pelengkap legitimasi kekuasaan. Kritik yang rasional, berbasis pengetahuan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
Pada akhirnya, milad ke-114 Muhammadiyah semestinya menjadi momentum untuk memperbarui komitmen moral terhadap demokrasi Indonesia. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi juga masyarakat sipil yang berdaya. Tidak hanya membutuhkan pembangunan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial. Tidak hanya membutuhkan kepemimpinan politik, tetapi juga keteladanan moral.
Kebesaran Muhammadiyah pada masa depan tidak akan semata-mata diukur dari jumlah lembaga pendidikan, rumah sakit, ataupun kedekatannya dengan pusat kekuasaan, melainkan dari keberaniannya menjaga kemanusiaan dan keadaban ketika kekuasaan kehilangan orientasi moralnya.
Sebab, demokrasi yang kehilangan moralitas pada akhirnya hanya akan menjadi mekanisme pergantian elite, tanpa pernah sungguh-sungguh memerdekakan kehidupan rakyat. (*)
Penulis:
Haris Zaky Mubarak, MA
(Analis, Sejarawan, Eksekutif Peneliti Jaringan Studi Indonesia, dan Anggota Pengurus Cabang Muhammadiyah Yogyakarta)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.








