Karhutla Belum Berhenti, Krisis Sistemik Menanti

OPINI—Hujan yang mulai mengguyur Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Papua dalam beberapa hari terakhir disambut dengan rasa lega. Asap perlahan menipis, dan langit yang berbulan-bulan kelabu mulai terlihat biru.

Namun, kelegaan ini bisa menipu. Di balik permukaan tanah yang basah, bara di lapisan gambut masih menyala dalam diam. Dampak berbulan-bulan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baru akan dirasakan rakyat dalam bentuk yang lebih senyap: krisis pangan dan krisis air.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik karhutla di Indonesia mulai menurun karena hujan, tetapi api di bawah tanah gambut belum padam total.

Dalam konferensi pers 2 November 2026, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengakui bahwa titik-titik api baru masih berpotensi muncul meski musim hujan telah tiba.

Peringatan senada disampaikan anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono. Menurutnya, hujan memang mempercepat pemadaman vegetasi di permukaan, tetapi gambut kering terbakar dengan cara membara (smouldering combustion) yang bertahan lama meski api tak terlihat.

Efektivitas hujan bergantung pada intensitas, durasi, pemerataan curah hujan, kedalaman muka air tanah, serta tingkat kekeringan gambut. “Api di permukaan mungkin sudah hilang, sementara bara di bawah tanah masih hidup,” ujarnya. Artinya, hilangnya asap tidak bisa dijadikan bukti bahwa bencana telah usai.

Bencana Tidak Selesai Saat Api Padam

Di sinilah persoalan mendasarnya. Selama ini, ukuran keberhasilan penanganan karhutla kerap disederhanakan menjadi turunnya jumlah titik panas dan luas lahan terbakar. Seolah-olah, ketika api padam, tugas negara pun selesai. Padahal, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pemadaman—dampak bencana harus ditangani secara total.

Skala kerusakannya tidak kecil. Di Palangka Raya, kabut asap sempat mendorong indeks kualitas udara melonjak hingga angka 928, kategori yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Luas kebakaran di kota itu mencapai 1.467 hektare, sementara di seluruh Kalimantan Tengah terdeteksi sekitar 800 titik panas.

Sementara itu di Papua Barat, karhutla telah menghanguskan lebih dari 3.317 hektare lahan di tujuh kabupaten. Fakfak menjadi wilayah terparah dengan luas kebakaran mencapai lebih dari 2.300 hektare.

Dampaknya Merembes ke Seluruh Sendi Kehidupan

Di Palangka Raya, pembelajaran tatap muka sempat dihentikan selama dua bulan. Anak-anak dipaksa belajar daring, padahal tidak semua keluarga memiliki gawai dan jaringan memadai, ditambah pemadaman listrik 6–12 jam di sejumlah daerah.

Belum lagi beban kesehatan berupa infeksi saluran pernapasan serta gangguan pada ibu hamil, bayi, dan balita yang paling rentan terhadap paparan partikel halus. Bagi kelompok ini, paparan asap berkepanjangan bukan sekadar batuk dan sesak, melainkan ancaman nyata terhadap tumbuh kembang generasi.

Dari Krisis Asap ke Krisis Pangan dan Air

Jika krisis kesehatan adalah dampak yang terlihat, krisis pangan dan air adalah dampak yang mengendap. Di Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran hutan desa sejak 8 Juli 2026 menghanguskan sekitar 6.000 hektare dalam kurun 15 hari. Warga pun kesulitan memperoleh air bersih untuk minum dan memasak.

Gambut yang semestinya menjadi spons raksasa penyimpan air justru kering dan terbakar. Pegiat lingkungan setempat mengaitkan kerentanan gambut itu dengan pembangunan kanal untuk perkebunan sawit sejak 2017.

Bagi masyarakat adat dan petani, hutan bukan sekadar pepohonan. Seorang pemuda adat Kalimantan Barat menuturkan bahwa komunitasnya hidup dari hutan, ladang, dan padi, sementara musim kering kini kian memanjang.

Ketika ladang terbakar dan hutan hilang, sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunan, hingga pengetahuan turun-temurun ikut lenyap. Gagal tanam dan gagal panen di musim berikutnya hampir pasti terjadi, dan rumah tangga miskin di sekitar kawasan terdampak akan menjadi yang pertama merasakan kelaparan tersembunyi.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, rantai ini mengkhawatirkan. Air bersih yang langka, sanitasi yang memburuk, serta asupan pangan keluarga yang menurun adalah resep bagi meningkatnya penyakit infeksi dan gizi kurang pada anak. Karhutla hari ini bisa menjelma menjadi angka stunting di tahun-tahun mendatang.

Ketika Rakyat Dibiarkan Memadamkan Api Sendiri

Ironisnya, di tengah skala bencana seperti ini, beban penanganan justru kerap bergeser ke pundak masyarakat. Di Kaimana, Papua Barat, pemerintah kabupaten membagikan tangki air, selang, dan mesin pompa agar warga dapat memadamkan api secara mandiri.

Bantuan peralatan tentu bermanfaat, tetapi pesan di baliknya patut dikritisi. Rakyat diminta menjadi pemadam bagi bencana yang akar persoalannya terletak pada tata kelola hutan dan lahan—ranah yang sepenuhnya berada di tangan negara.

Negara sebagai ra’in (pengurus rakyat) tidak boleh melepas tanggung jawab dan menyerahkan penanganan krisis kepada masyarakat. Partisipasi warga memang penting, tetapi ia adalah pelengkap, bukan pengganti kewajiban negara.

Selama izin konsesi terus diberikan di atas lahan gambut, kanal-kanal pengering terus dibangun, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran tetap lemah, karhutla akan terus berulang. Rakyat pulalah yang akan terus menanggung akibatnya.

Pandangan Islam: Negara Sebagai Pengurus dan Pelindung

Islam memberikan kerangka yang tegas dalam persoalan ini.

Pertama, Islam memerintahkan negara untuk serius mengantisipasi dan menangani bencana. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tanggung jawab ini mencakup upaya pencegahan—mulai dari pemetaan wilayah rawan, pemulihan tata air gambut, sistem peringatan dini, hingga kesiapan personel dan peralatan pemadam—sampai pemulihan pascabencana.

Teladannya tampak pada Khalifah Umar bin Khattab saat paceklik ‘Am ar-Ramadah. Ia turun langsung mengurus distribusi makanan, meminta bantuan pangan dari para gubernur di wilayah lain, dan menolak hidup berkecukupan selama rakyatnya masih kelaparan.

Kedua, kebijakan negara terhadap hutan harus terikat dengan syariat Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”* (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam fikih ekonomi Islam, hutan termasuk harta milik umum (milkiyyah ‘ammah) yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi untuk dialihfungsikan secara serampangan.

Allah Swt. telah mengingatkan dalam QS. Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut tampak karena ulah tangan manusia. Pengeringan gambut demi ekspansi perkebunan adalah contoh nyata kerusakan itu.

Dengan paradigma ini, negara wajib menghentikan pemberian izin di kawasan gambut, memulihkan ekosistem yang rusak, serta menindak tegas siapa pun pelaku pembakaran tanpa pandang bulu.

Ketiga, dalam sistem Islam, negara sebagai ra’in wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat yang terdampak bencana, meliputi pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Jaminan ini dibiayai oleh Baitul Mal, termasuk dari hasil pengelolaan harta milik umum seperti hutan dan tambang, sehingga negara tidak bergantung pada belas kasihan donatur atau penggalangan dana warga.

Korban karhutla berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis, pasokan air bersih, cadangan pangan, serta pemulihan lahan dan mata pencaharian hingga kehidupan mereka benar-benar pulih.

Penutup

Hujan adalah rahmat dari Allah, tetapi ia bukan solusi atas kelalaian manusia. Bara di bawah gambut dapat kembali menyala, dan kemarau berikutnya pasti datang. Tanpa perubahan paradigma dalam mengelola hutan dan mengurus rakyat, kita hanya akan berpindah dari satu musim asap ke musim asap berikutnya—sambil menghitung korban baru: anak-anak yang sesak napas, petani yang kehilangan ladang, dan keluarga yang kehabisan air bersih.

Sudah saatnya negara berhenti memandang karhutla sebagai bencana musiman yang selesai saat api padam. Ia adalah krisis tata kelola yang menuntut tanggung jawab penuh, dan Islam telah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana tanggung jawab itu seharusnya ditunaikan. Wallahu a’lam bish-shawab. (*)