Asap, Kapitalisme, dan Solusi Islam

OPINI—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah telah menjadi ritual bencana tahunan yang tidak pernah selesai di negeri ini. Di tengah kepungan asap pekat yang menyesakkan dada, kita kembali melihat sebuah kenyataan pahit: betapa lemahnya perlindungan terhadap masyarakat dan rapuhnya tata kelola alam kita.

Bencana lingkungan ini bukan sekadar fenomena cuaca panas biasa, melainkan bukti nyata gagalnya sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi penguasa dalam mengurus negara.

Apatisme Politik di Tengah Kepungan Asap

Pemerintah berulang kali menyatakan “masih sanggup” menangani karhutla melalui tim satuan tugas (satgas) di daerah, sehingga enggan menetapkannya sebagai bencana nasional.

Sikap ini tidak berubah, meskipun kabut asap lintas negara (transboundary haze) telah memicu protes keras dari negara tetangga. Berdasarkan data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan, sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang hangus terbakar sudah menembus angka 202.004 hektare.

Dampaknya langsung menghantam masyarakat bawah. Data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 menunjukkan potret yang mengerikan: akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap melonjak tajam hingga 401.586 kasus, di mana 91.913 di antaranya diderita anak-anak balita.

Keengganan menaikkan status menjadi bencana nasional menunjukkan keselamatan rakyat belum menjadi prioritas utama. Penguasa tampak lebih mencemaskan citra politik di mata dunia ketimbang keselamatan ratusan ribu warga yang bertaruh nyawa di bawah kepungan asap.

Sekularisme dan Keserakahan Korporasi

Akar masalah ini lahir dari paham sekularisme, yaitu aturan hidup yang memisahkan agama dari urusan publik dan politik. Ketika nilai agama dibuang dari panggung pemerintahan, jabatan hanya dilihat sebagai alat mengejar kekuasaan dan materi.

Pemimpin kehilangan kesadaran bahwa mereka selalu diawasi oleh Tuhan. Akibatnya, hilang rasa takut bahwa setiap helai napas rakyat yang sesak akibat asap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Secara ekonomi, karhutla tumbuh subur dalam sistem kapitalisme yang menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan materi semata. Hutan dan lahan publik yang sangat luas dengan mudah diserahkan kepada perusahaan swasta lewat izin penguasaan lahan (konsesi).

Metode membakar lahan tetap dipilih pemilik modal karena jauh lebih murah demi menekan biaya produksi. Ironisnya, rakyat kecillah yang harus membayar mahal harga efisiensi tersebut dengan kesehatan dan ruang hidup mereka yang rusak.

Kepemimpinan Islam: Perisai Rakyat

Untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, kita harus kembali pada konsep kepemimpinan yang benar. Dalam pandangan Islam, tugas utama seorang pemimpin adalah mengurus urusan rakyat (raa’in) dan menjadi perisai (junnah) yang wajib mengutamakan nyawa manusia di atas segalanya.

Pemimpin ideal wajib memiliki tiga watak dasar:

• Al-Quwwah (Ketegasan): Berani menegakkan hukum secara adil kepada para perusak lingkungan tanpa bisa didikte oleh uang.
• At-Taqwa (Ketakwaan): Menjadikan standar halal-haram sebagai panduan utama dalam membuat kebijakan, bukan keuntungan materi.
• Ar-Rifq bi ar-Raiyah (Kasih Sayang): Memiliki kepekaan mendalam dalam mengurusi dan melayani kebutuhan setiap warga negara.

Melalui sistem pendidikan berbasis akidah, Islam mencetak aparat pemerintah yang memiliki kepribadian Islam (syakhsiyah islamiyah). Kebijakan mereka tidak dapat dibeli oleh nilai duniawi.

Karena sadar penuh bahwa setiap tindakan akan dihitung oleh Allah, pemimpin akan bergerak cepat melindungi rakyat tanpa perlu menunggu jatuhnya korban atau desakan pihak asing.

Redistribusi Lahan dan Keadilan Ekonomi

Secara struktural, Islam menyelesaikan sengkarut karhutla melalui pengaturan hak kepemilikan. Merujuk pada konsep ekonomi Islam dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, kepemilikan lahan diatur secara adil:

\- Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah): Rasulullah SAW bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api (energi).”

Atas dasar ini, haram hukumnya bagi negara memberikan izin kepada swasta untuk menguasai hutan. Harta milik umum wajib dikelola sepenuhnya oleh negara.

Seluruh keuntungannya masuk ke kas negara (Baitul Mal) pada pos harta rakyat untuk membiayai sekolah, infrastruktur, dan rumah sakit berkualitas secara gratis.

\- Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah): Lahan kosong yang terlantar atau tanah mati (mawat) dikuasai oleh negara untuk dibagikan gratis kepada rakyat miskin yang mampu mengelolanya secara produktif.

Jika lahan didiamkan selama tiga tahun berturut-turut, negara akan mengambilnya kembali untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan.

Melalui pembagian kepemilikan yang tegas ini, celah bagi pengusaha besar untuk menguasai harta milik umum dapat ditutup rapat.

Kelestarian alam akan terjaga secara sistemik, dan tragedi kabut asap tahunan dapat dihentikan hingga ke akar-akarnya. (*)