Asap Tak Kunjung Padam, Rakyat Makin Geram

OPINI—Wilayah Kalimantan dan Papua Selatan masih bertaruh nyawa menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Bara api di lahan gambut belum sepenuhnya padam, sementara ancaman banjir dan tanah longsor juga perlu diantisipasi seiring datangnya puncak musim hujan.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kendati hujan mulai turun di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, risiko karhutla belum sepenuhnya hilang. Sebab, sebagian wilayah rentan karhutla, terutama lahan gambut kering, belum diguyur hujan.

“Mengingat lahan tersebut merupakan lahan gambut, meskipun titik api yang ada di permukaan sudah padam, bara api di bawah permukaan masih ada. Kondisi ini sangat berpotensi memicu kebakaran hutan baru,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers daring, Selasa (3/11/2026).

Berdasarkan pemantauan BNPB hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, secara nasional masih terdeteksi 2.733 titik hotspot, dengan 928 titik firespot yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran.

Estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.430 hektare yang masih belum padam dan memerlukan penanganan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Asap yang tak kunjung padam inilah yang membuat rakyat semakin geram, khususnya masyarakat di wilayah Kalimantan dan Papua Selatan. Belum lagi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota hingga 2 November 2026. Anak-anak dan lansia turut menjadi kelompok yang terdampak.

Hutan Dibuat Raib demi Tanaman Ajaib

Bencana karhutla yang terus berulang bukanlah kejadian kebetulan ataupun semata-mata fenomena alam. Biang keroknya adalah industri sawit yang ekspansinya turut mengorbankan kawasan hutan demi tanaman yang disebut-sebut sebagai komoditas ajaib karena menghasilkan puluhan produk turunan.

Ketika kepala negara memuji-muji komoditas yang lahannya justru kerap dibuka melalui pembakaran, di situlah terlihat bagaimana kepentingan ekonomi seolah jauh lebih penting dibandingkan nyawa rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Bagi mereka, konsep halal dan haram, dosa dan pahala, serta tanggung jawab akhirat sama sekali tidak masuk dalam kerangka berpikir kapitalisme. Sebab, asas sistem ini adalah pemisahan agama dari kehidupan dan orientasi pada manfaat duniawi semata.

Islam Harus Dilirik sebagai Solusi Otentik

Sudah saatnya, di tengah penderitaan, kerusakan, dan kesengsaraan akibat bencana karhutla serta tindak-tanduk korporasi yang merusak lingkungan, Islam dilirik sebagai solusi otentik.

Rasulullah SAW bersabda:

“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Karena itu, hutan tidak boleh dimiliki secara personal, apalagi diserahkan kepada korporasi melalui konsesi. Hutan sejatinya merupakan milik umum yang harus dikelola negara, sementara hasilnya dikembalikan untuk kepentingan seluruh rakyat, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Negara bahkan dapat menetapkan hima, yaitu kawasan hutan terlindungi yang tidak boleh diganggu demi kemaslahatan umat, sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW.

Beliau mengubah tradisi masyarakat jahiliah yang awalnya menguasai lahan subur untuk kepentingan elite menjadi kawasan lindung demi kemaslahatan umat.

Kawasan hima pertama yang ditetapkan Rasulullah adalah Hima an-Naqi’, sebuah lembah subur di dekat Madinah. Di kawasan ini, pohon, rumput, belukar, dan satwa dilindungi dari penebangan serta eksploitasi berlebihan. (*)