ISTANBUL – Universitas Hasanuddin (Unhas) memperluas kiprah akademiknya di tingkat internasional. Sepuluh dosen Unhas tampil mempresentasikan hasil penelitian dalam The 6th International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights yang berlangsung di Istanbul Gelisim University, Istanbul, Turki, pada 5–7 November 2026.
Dalam forum akademik internasional tersebut, para dosen Unhas membawa beragam hasil penelitian yang membahas persoalan hukum, kebijakan publik, dan hak asasi manusia. Isu yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan tantangan hukum di Indonesia, tetapi juga persoalan regional dan global.
Topik penelitian mereka mencakup perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hukum antariksa, keamanan maritim, kekerasan seksual berbasis teknologi, perlindungan lingkungan, pemberantasan korupsi, hingga penanganan pengungsi.
Sepuluh dosen yang tampil sebagai presenter masing-masing membawa fokus kajian berbeda.
Dr. Andi Tenri Famauri Rifai mengangkat penguatan penyelesaian sengketa masyarakat adat melalui harmonisasi filosofi hukum Pancasila dan prinsip UNIDROIT. Sementara Rastiawaty membahas kekerasan seksual terhadap perempuan melalui teknologi deepfake dalam perspektif perbandingan hukum dan hak asasi manusia.
Nuriyah Fara Muthia menyoroti kekosongan hukum dalam Liability Convention 1972, khususnya pertanggungjawaban atas kerusakan antariksa akibat satelit otonom berbasis AI. Adapun Alif Imam Dzaki mengkaji pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperkuat keamanan maritim dan pemberantasan kejahatan lintas negara di Asia Tenggara.
Kajian mengenai AI juga disampaikan Hartono Tasir Irwanto melalui perspektif etika kecerdasan buatan berbasis Pancasila di Indonesia.
Di bidang hukum pidana, Dr. Muhammad Irwan mempresentasikan penelitian tentang penerapan aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem pembuktian negatief wettelijk bewijs theorie.
Sementara itu, Dr. Andi Syahwiah mengangkat tata kelola perlindungan sumber daya air berbasis algoritma dengan menyoroti keseimbangan antara kewenangan negara dan pertanggungjawaban terhadap hak asasi manusia.
Dua penelitian lainnya membahas isu lingkungan dan ekonomi. Prof. Birkah Latif mengkaji keterkaitan lingkungan dan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan serta dampak korupsi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Afif Muhni mengangkat persoalan pencucian uang melalui pinjaman dan pajak hijau dalam masyarakat digital. Sedangkan Dr. Kadarudin membahas rezim perlindungan pengungsi di ASEAN, khususnya solidaritas kawasan dan kerja sama internasional.
Beragam tema tersebut memperlihatkan bagaimana akademisi Unhas merespons perkembangan persoalan hukum kontemporer. Perubahan teknologi, misalnya, tidak hanya menghadirkan peluang baru, tetapi juga memunculkan tantangan terhadap sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Partisipasi dalam konferensi ini sekaligus menjadi ruang bagi para akademisi Unhas untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada komunitas internasional, bertukar gagasan dengan peneliti dari berbagai negara, serta membuka peluang kolaborasi riset dan publikasi ilmiah bersama.
Keikutsertaan sepuluh dosen tersebut juga menjadi bagian dari upaya Universitas Hasanuddin memperkuat internasionalisasi pendidikan tinggi dan meningkatkan kontribusi akademisi Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan global.
Melalui forum internasional ini, Unhas diharapkan semakin memperkuat reputasi akademiknya, sekaligus mendorong lahirnya penelitian yang tidak berhenti pada pengembangan teori, tetapi juga menawarkan solusi terhadap persoalan hukum, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.(Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Ismail Alrip (Akademisi FH Unhas)
