OPINI—Dinamika politik dan kelembagaan di Kabupaten Jeneponto kembali menyita perhatian publik seiring mencuatnya polemik pergantian pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem selaku partai pemenang pemilihan legislatif telah resmi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27.7a-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 tentang Perubahan Pimpinan DPRD dan Penetapan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2024–2029.
Namun, hingga memasuki pertengahan November 2026, kelembagaan DPRD Kabupaten Jeneponto terkesan gamang dan belum menindaklanjuti keputusan tersebut melalui mekanisme rapat paripurna.
Dalih yang berkembang di ruang sidang maupun koridor parlemen Jeneponto menyebutkan bahwa DPRD belum dapat memproses pergantian tersebut lantaran Saudara Didis Suryadi mengajukan upaya hukum keberatan ke Mahkamah Partai NasDem serta mendaftarkan gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri Jeneponto.
Gugatan tersebut teregister dengan Nomor Perkara 31/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jnp pada 2 November 2026.
Pertanyaan yuridis yang sangat mendasar dan mendesak dijawab adalah: benarkah upaya hukum tersebut secara otomatis membekukan kewajiban hukum DPRD untuk menggelar rapat paripurna?
Ataukah sikap mendiamkan dan memperlambat proses ini justru merupakan bentuk kekeliruan bernalar hukum yang menyeret lembaga legislatif ke ranah maladministrasi?
Pimpinan Dewan Adalah Mandat Representasi Partai, Bukan Hak Milik Pribadi
Kekeliruan pertama yang kerap mengaburkan diskursus publik adalah anggapan bahwa kursi Ketua DPRD melekat secara privat pada diri perseorangan anggota dewan terpilih selama satu periode penuh.
Dalam doktrin hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, pimpinan DPRD merupakan penugasan struktural partai politik pemenang pemilu (representation mandate).
Pasal 36 ayat (2) huruf d jo. ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD secara tegas mengatur bahwa:
“Pimpinan DPRD berhenti sebelum berakhir masa jabatannya apabila partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan”.
Penegasan ini diperkuat secara gamblang dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (1) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa ketentuan kehadiran 2/3 anggota dewan dalam rapat paripurna hanyalah bentuk penghormatan dan penghargaan kepada dewan, sebab pemberhentian pimpinan dewan sejatinya merupakan ‘kewenangan partai politik yang bersangkutan’.
Dengan demikian, ketika partai pengusung menarik mandat kepemimpinan tersebut melalui keputusan DPP partai di tingkat pusat, posisi lembaga DPRD bersifat deklaratoir, yakni wajib mengumumkan dan memproses usulan tersebut, bukan mengadili atau mengevaluasi kebijakan internal partai.
Asas Geen Schorsende Werking: Gugatan Tidak Membekukan Pelaksanaan Keputusan
Dalih bahwa DPRD Jeneponto harus ‘menunggu persidangan selesai’ bertentangan secara frontal dengan asas hukum acara perdata maupun hukum administrasi negara, yakni asas ketiadaan daya tunda otomatis (geen schorsende werking).
Pengajuan keberatan di Mahkamah Partai sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maupun pendaftaran gugatan khusus di Pengadilan Negeri Jeneponto sesuai Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 sama sekali tidak menghentikan keberlakuan surat keputusan partai politik.
Berlaku asas praduga keabsahan (presumptio iustae causa), di mana setiap keputusan pejabat atau organ organisasi yang berwenang harus dianggap sah dan mengikat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang membatalkannya, atau adanya penetapan putusan sela/provisi penundaan yang sah dari majelis hakim.
Menjadikan sekadar nomor register perkara sebagai tameng untuk membekukan proses administrasi negara adalah kekeliruan penerapan hukum yang fatal.
Aturan Tegas Tata Tertib: Rapat Paripurna Hanya Boleh Ditunda Karena Ketiadaan Kuorum
Mari kita bedah teks peraturan perundang-undangan. Apakah tata tertib DPRD mengenal penundaan rapat paripurna karena adanya gugatan di pengadilan?
Jawabannya tegas: TIDAK PERNAH ADA.
Pasal 97 ayat (1) s.d. ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2018 jo. Pasal 183 ayat (2) s.d. ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 395 UU Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) mengatur secara limitatif bahwa satu-satunya alasan yang sah untuk menunda rapat paripurna adalah apabila kuorum kehadiran fisik anggota dewan (minimal 2/3 untuk pemberhentian pimpinan) tidak terpenuhi.
Kerancuan Analogi: Membedakan PAW Anggota Dewan dengan Pergantian Pimpinan
Kekeliruan lain yang sering dihembuskan adalah analogi keliru dengan syarat “putusan inkracht” pada kasus Pemberhentian Antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Benar bahwa Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 241 UU MD3 mengatur bahwa anggota dewan yang diberhentikan oleh partai politik dan menempuh jalur pengadilan, pemberhentiannya baru sah setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Namun, norma tersebut hanya berlaku limitatif untuk pemecatan dari keanggotaan partai politik yang berkonsekuensi pada hilangnya status sebagai Anggota Dewan (kehilangan hak mewakili rakyat).
Dalam kasus Didis Suryadi, yang bersangkutan tidak dipecat dari keanggotaan partai dan tidak diusulkan untuk di-PAW dari kursi dewan.
Didis Suryadi tetap berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang terhormat. Yang dilakukan oleh DPP Partai NasDem hanyalah reposisi/rotasi penugasan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Memaksakan klausul inkracht PAW ke dalam ranah rotasi pimpinan adalah penyelundupan hukum yang tidak dapat dibenarkan.
Bahaya Penundaan Berlarut: Jebakan Maladministrasi dan Kewibawaan Lembaga
Sikap menahan usulan resmi partai politik berimplikasi hukum sangat serius bagi DPRD Kabupaten Jeneponto.
Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 secara imperatif mewajibkan Pimpinan DPRD untuk menyampaikan keputusan rapat paripurna tentang pemberhentian pimpinan dewan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
Tindakan menunda-nunda pelaksanaan paripurna tanpa dasar kuorum tergolong perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan dan memenuhi unsur maladministrasi berupa penundaan berlarut (undue delay) serta penyimpangan prosedur.
Kondisi ini tidak hanya berpotensi diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Kehormatan (BK) DPRD, tetapi juga mengundang intervensi pengawasan dari Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 373 dan Pasal 378 UU Nomor 23 Tahun 2014.
Kevakuman kepemimpinan definitif yang legitimate akan mengorbankan agenda strategis daerah, mulai dari pembahasan anggaran hingga pengawasan pelayanan publik di Butta Turatea.
Catatan Penutup: Kembalikan Parlemen pada Rel Konstitusi
Sebagai praktisi hukum yang mencintai daerah ini, kita wajib mengingatkan seluruh pemangku kebijakan di DPRD Kabupaten Jeneponto agar membedakan secara tegas antara dinamika sengketa internal partai dengan kewajiban kelembagaan negara.
Upaya hukum yang ditempuh Saudara Didis Suryadi di ranah peradilan perdata biarlah berjalan sesuai koridor hukum acara di Pengadilan Negeri Jeneponto. Akan tetapi, institusi dewan tidak boleh tersandera, apalagi dijadikan perisai politik untuk menunda proses kenegaraan.
Pimpinan DPRD lainnya bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Jeneponto harus segera menjadwalkan dan menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Usulan Pemberhentian dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD.
Selanjutnya, berkas tersebut harus diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bupati.
Kepatuhan pada tata tertib dan undang-undang adalah satu-satunya jalan menjaga marwah, martabat, dan supremasi hukum di lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Jeneponto tercinta. (*)
Jeneponto, 10 November 2026
Penulis:
SAIFUL, S.H., M.H.
(Praktisi Hukum di Jeneponto/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saiful & Partners.)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.
