OPINI—Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara seseorang memperoleh, menggunakan, dan mengelola uang. Aktivitas yang dahulu membutuhkan waktu dan proses panjang, kini dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam.
Berbelanja, membayar kebutuhan, memesan makanan, melakukan transfer, hingga berinvestasi dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Bagi Generasi Z (Gen Z), kemudahan tersebut bukan lagi sesuatu yang istimewa, melainkan telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
Namun, di balik berbagai kemudahan itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah kemampuan menggunakan teknologi keuangan sudah sejalan dengan kemampuan mengelolanya?
Pertanyaan tersebut penting karena Gen Z merupakan generasi yang tumbuh di tengah perkembangan internet, media sosial, dan berbagai inovasi layanan keuangan digital. Akan tetapi, kemudahan memperoleh informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan mengambil keputusan keuangan yang tepat.
Seseorang mungkin memahami pentingnya menabung, tetapi masih kesulitan mengendalikan pengeluaran. Ada pula yang mengetahui berbagai instrumen investasi, tetapi belum sepenuhnya memahami risiko yang menyertainya.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa literasi finansial tidak cukup diukur dari seberapa banyak seseorang mengetahui istilah keuangan. Lebih dari itu, literasi finansial tercermin dari bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam perilaku sehari-hari.
Potret literasi finansial masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Perbedaan kedua angka tersebut memberikan gambaran bahwa akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan telah menjangkau sebagian besar masyarakat, tetapi tingkat pemahaman keuangan belum berkembang pada tingkat yang sama.
Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tidak otomatis berarti semakin banyak pula yang memahami cara kerja, manfaat, biaya, dan risiko layanan tersebut.
Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan Gen Z adalah perubahan pola konsumsi akibat perkembangan teknologi digital. Kehadiran e-commerce, dompet digital, layanan pesan antar, dan berbagai platform belanja daring telah menciptakan transaksi yang semakin praktis.
Di satu sisi, kemudahan tersebut memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya transaksi. Namun, di sisi lain, kemudahan berbelanja juga dapat mendorong perilaku konsumtif apabila tidak disertai pengendalian diri.
Fenomena ini berkaitan dengan budaya Fear of Missing Out (FOMO), yaitu perasaan takut ketinggalan tren. Media sosial sering kali menampilkan standar gaya hidup tertentu yang kemudian memengaruhi cara seseorang memandang kebutuhan dan keinginan.
Persoalannya bukan terletak pada larangan menikmati perkembangan zaman atau mengikuti tren, melainkan pada kemampuan menentukan prioritas.
Dalam perspektif akuntansi, setiap individu menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga perlu melakukan alokasi keuangan secara rasional. Pendapatan yang dimiliki harus dibagi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti konsumsi harian, pendidikan, transportasi, tabungan, dan kebutuhan masa depan.
Oleh karena itu, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi salah satu bentuk kecakapan finansial yang mendasar.
Keputusan membeli sesuatu seharusnya tidak hanya didasarkan pada kemampuan melakukan pembayaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, urgensi, dan dampaknya terhadap kondisi keuangan secara keseluruhan.
Dengan demikian, kecakapan digital harus berjalan beriringan dengan kecakapan finansial. Kemampuan mengakses informasi perlu disertai kemampuan mengevaluasi informasi sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Literasi finansial seharusnya tidak hanya disampaikan melalui teori, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan praktik kehidupan sehari-hari.
Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam hal ini. Mahasiswa, misalnya, dapat dibiasakan menyusun anggaran bulanan, menghitung pengeluaran, mengevaluasi pola konsumsi, dan merancang tujuan keuangan berdasarkan kemampuan masing-masing.
Di sisi lain, pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia platform digital juga perlu berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman, transparan, dan edukatif.
Kemudahan akses layanan keuangan harus diiringi dengan informasi yang jelas mengenai manfaat, biaya, risiko, serta konsekuensi dari setiap produk yang ditawarkan.
Gaya hidup serba digital seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru menjadi pintu masuk bagi perilaku konsumtif yang tidak terkendali.
Sebab, kemajuan digital akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila diiringi dengan kematangan dalam mengambil keputusan finansial.
Pada akhirnya, bukan teknologi yang menentukan sehat atau tidaknya kondisi keuangan seseorang, melainkan bagaimana seseorang menggunakan teknologi tersebut untuk mengelola sumber daya dan merencanakan masa depannya. (*)
Penulis:
Yustika Jauhari, S.Ak., M.Ak.
(Dosen Akuntansi D4 Universitas Negeri Makassar)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.
