MAKASSAR – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2027 mulai dibahas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama unsur pekerja dan pengusaha.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membuka ruang dialog melalui silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta sejumlah perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah menyerap aspirasi dan membahas persoalan ketenagakerjaan, terutama mencari titik temu dalam proses penetapan UMP 2027.
Andi Sudirman mengatakan, komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu terus dibangun agar kebijakan pengupahan dapat dirumuskan berdasarkan kesepahaman bersama.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Andi Sudirman berharap perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh semakin konkret. Menurutnya, kondisi pekerja menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel memperkuat pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan pekerja, termasuk aspirasi yang disampaikan serikat buruh.
Terkait penetapan UMP 2027, gubernur menegaskan seluruh proses harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat. Data statistik resmi juga harus menjadi dasar dalam penghitungan serta penyusunan rekomendasi upah minimum.
Andi Sudirman mengajak serikat pekerja dan pengusaha menyampaikan pandangan secara terbuka dengan tetap mengedepankan data dan kondisi riil di lapangan.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi dengan argumentasi terukur. Sementara itu, pengusaha diminta transparan mengenai kondisi usaha, termasuk tantangan biaya operasional, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui dialog tersebut, Pemprov Sulsel berharap proses penetapan UMP 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang berimbang. Kesejahteraan pekerja tetap menjadi perhatian, tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha agar hubungan industrial di Sulawesi Selatan tetap harmonis dan berkelanjutan. (70n)
