JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan tiga prioritas utama guna mengantisipasi perubahan besar dunia kerja akibat kecerdasan buatan (AI), otomasi, dan dinamika ekonomi global. Ketiga fokus tersebut mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), produktivitas, hingga pelindungan pekerja.
Yassierli menyebut perubahan teknologi menuntut perusahaan dan tenaga kerja terus beradaptasi. Penguasaan keterampilan yang relevan merupakan kunci agar pekerja mampu mengikuti kebutuhan industri sekaligus menjaga daya saing perusahaan.
Hal itu disampaikan Yassierli dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penerapan AI dan otomasi akan memengaruhi berbagai lini bisnis, mulai dari kegiatan produksi hingga pekerjaan perkantoran, sehingga perlu diimbangi penyiapan tenaga kerja berkeahlian mutakhir.
Pada prioritas pertama, Kemnaker meningkatkan kompetensi SDM dengan menjalankan Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Kedua program ini dirancang menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja memakai skema pembelajaran serta praktik langsung di lingkungan industri.
Yassierli menggarisbawahi urgensi keterlibatan aktif dunia usaha dalam penyusunan kurikulum agar materi ajar relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Selain menyiapkan tenaga kerja kompeten, Kemnaker turut memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya ini dijalankan dengan menyediakan kurikulum serta fasilitas yang adaptif.
Pada prioritas kedua, Yassierli menilai kesiapan tenaga kerja wajib diimbangi kemampuan perusahaan mengelola sumber daya secara efektif. Peningkatan produktivitas ini digarap bersama Asian Productivity Organization (APO), antara lain dengan mengembangkan tenaga ahli produktivitas serta pendampingan perusahaan—mulai dari perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Sementara itu, pada prioritas ketiga, Kemnaker menjaga agar peningkatan daya saing berjalan seiring dengan pelindungan pekerja. Fokusnya meliputi pembaruan regulasi, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beleid baru ini mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.
Upaya pelindungan tersebut turut ditopang Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework) guna memacu kemitraan transformatif berbasis dialog sosial yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja.
Menutup arahannya, Yassierli mengapresiasi inisiatif Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya. Ia berharap sinergi serupa terus diperluas pelaku industri lainnya demi menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan serta menyejahterakan pekerja. (*)
