SIDRAP – Inovasi Listrik Masuk Sawah menjadi salah satu unggulan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026. Program ini menawarkan solusi bagi petani di kawasan tadah hujan agar tetap bisa mengairi sawah saat musim kemarau.
Manfaat program tersebut ditinjau langsung tim penilai dari Jakarta bersama Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, di Desa Dua Panua, Kecamatan Baranti, Jumat (13/11/2026).
Kunjungan itu disambut Camat Baranti, Kepala Desa Dua Panua, kelompok tani, serta sejumlah petani penerima manfaat. Di hadapan tim penilai, Syaharuddin menjelaskan bahwa inovasi tersebut berangkat dari persoalan klasik yang dihadapi petani, yakni keterbatasan pasokan air ketika musim kemarau tiba.
Ia menyebutkan, luas lahan tadah hujan di Kecamatan Kulo mencapai sekitar 3.000 hektare, Baranti 900 hektare, dan Panca Rijang lebih dari 400 hektare. Kondisi ini membuat produktivitas pertanian rentan terganggu akibat kekeringan.
Pemerintah daerah kemudian menghadirkan solusi melalui pengeboran sumber air yang melibatkan tiga pihak. Petani menyediakan lahan, PLN mendukung penyediaan listrik, sedangkan pemerintah menanggung pembiayaan pengeboran sumur.
Program ini juga mendapat dukungan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Pertanian, Universitas Hasanuddin, Bulog, dan BPS.
“Dengan metode Listrik Masuk Sawah, kawasan seluas lebih dari 2.000 hektare bisa diselamatkan,” ungkap Syaharuddin.
Dampak program tersebut, menurut Syaharuddin, terlihat dari peningkatan produksi gabah Sidrap. Pada 2024, produksi tercatat 354.000 ton, kemudian meningkat menjadi 679.000 ton pada 2025. Nilai ekonomi hasil gabah juga naik dari Rp2,6 triliun menjadi Rp4,6 triliun.
Bahkan, produksi pertanian tetap terjaga di tengah fenomena El Nino. Syaharuddin menyebut produksi gabah pada 2023 mencapai 577.000 ton, sementara pada 2026 tercatat 630.000 ton.
Nilai ekonomi hasil gabah pada 2026 bahkan mencapai Rp4,9 triliun. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi harga gabah yang meningkat dari Rp6.700 menjadi Rp7.800 per kilogram.
“Artinya, meskipun El Nino, kita tetap bisa panen karena ada Listrik Masuk Sawah,” tegasnya.
Peningkatan produksi pertanian tersebut juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sidrap. Dari sekitar 4 persen pada 2024, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi 7,71 persen pada 2025.
Saat ini, pemerintah daerah telah menyediakan 82 titik sumur bor di kawasan pertanian. Jumlah tersebut rencananya akan ditambah pada 2027 agar jangkauan layanan pengairan semakin luas.
Pemkab Sidrap juga menargetkan seluruh kawasan pertanian dapat mencapai indeks pertanaman (IP) 300 pada 2028. Dengan target tersebut, petani diharapkan bisa melakukan tiga kali panen dalam setahun, termasuk di lahan yang sebelumnya hanya mengandalkan curah hujan.
Syaharuddin menambahkan, program tersebut turut diikuti penurunan angka kemiskinan. Ia menyebut persentase penduduk miskin Sidrap turun dari 4,91 persen pada 2025 menjadi sekitar 4 persen pada 2026.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut sehingga pengembangan Listrik Masuk Sawah dapat menjangkau lebih banyak kawasan pertanian.
Sementara itu, perwakilan tim penilai dari Jakarta mengapresiasi penerapan inovasi tersebut. Menurutnya, program Listrik Masuk Sawah memiliki keunggulan karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani, bukan sebatas konsep dalam dokumen perencanaan.
“Inovasi Sidrap ini bukan hanya di atas kertas, tetapi langsung dirasakan petani dan masyarakat. Itulah yang membedakan Sidrap dengan kabupaten lain,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap peluang Sidrap dalam penilaian IGA 2026. Program tersebut dinilai memiliki relevansi dengan persoalan kekeringan yang dihadapi sejumlah daerah sehingga berpotensi dikembangkan dan direplikasi di wilayah lain.
Tim penilai berharap pemerintah daerah terus memperluas pembangunan sumur bor agar semakin banyak petani memperoleh akses pengairan dan dampak kekeringan terhadap produksi pangan dapat diminimalkan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam, perwakilan instansi vertikal, kelompok tani, serta masyarakat setempat. (Ag4ys)
