SIDRAP — Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong perubahan pendekatan dalam membangun kedisiplinan dan kesadaran etik anggota DPRD. Penegakan kode etik dinilai tidak cukup hanya mengandalkan teguran atau sanksi, tetapi juga perlu diperkuat dengan apresiasi terhadap anggota yang menunjukkan kinerja positif.
Gagasan tersebut mengemuka saat BK DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sidrap, Senin (5/10/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sidrap itu menjadi ajang bertukar pengalaman terkait penguatan fungsi Badan Kehormatan.
Rombongan BK DPRD Sulsel dipimpin Ketua BK, drg. Marji Rumpak, M.Kes, didampingi Wakil Ketua BK H. Rafiuddin, lima anggota BK, serta Tim Ahli Dr. Usman Lonta.
Rombongan diterima Ketua Fraksi Partai Demokrat Sudarmin, S.H., Ketua Fraksi NasDem Bahrul Appas, S.P., dan Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran DPRD Sidrap, A. Indrawati, S.STP., M.Adm.KP.
Dalam pertemuan itu terungkap, BK DPRD Sidrap sejauh ini belum pernah menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD secara formal. Persoalan yang lebih sering muncul justru berkaitan dengan kedisiplinan kehadiran anggota.
Pendekatan yang ditempuh selama ini lebih mengedepankan komunikasi dan kekeluargaan. BK berkoordinasi dengan pimpinan fraksi masing-masing untuk mendorong anggota DPRD memenuhi kewajiban kehadiran dan meningkatkan kedisiplinan.
Persoalan serupa juga menjadi tantangan bagi BK DPRD Sulsel. Pendekatan melalui pimpinan fraksi dinilai belum sepenuhnya mampu meningkatkan kedisiplinan kehadiran anggota. Karena itu, BK mulai mendorong cara lain yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga membangun motivasi dari dalam diri anggota DPRD.
Salah satunya melalui pemberian penghargaan kepada anggota DPRD dalam sejumlah kategori. Di antaranya Anggota DPRD Paling Kritis, Anggota DPRD Paling Rajin, serta Anggota DPRD yang Paling Aktif Menerima atau Menemui Demonstran.
Bagi BK DPRD Sulsel, penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya apresiasi di lingkungan lembaga legislatif. Perilaku positif anggota DPRD dinilai layak diberikan ruang dan penghargaan agar dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya.
Tim Ahli BK DPRD Sulsel, Dr. Usman Lonta, mengatakan pendekatan apresiasi perlu berjalan beriringan dengan pembinaan dan konsekuensi terhadap perilaku yang tidak sesuai ketentuan.
Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan Reinforcement Theory atau Teori Penguatan B.F. Skinner. Dalam teori tersebut, konsekuensi terhadap suatu perilaku dapat memengaruhi kecenderungan perilaku itu untuk diulang atau dikurangi. Karena itu, penghargaan dapat digunakan untuk memperkuat perilaku positif, sementara perilaku yang tidak sesuai membutuhkan tindakan korektif yang proporsional.
Dalam konteks Badan Kehormatan, tindakan korektif tidak semata-mata dimaknai sebagai hukuman. Langkah tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penegakan kode etik, pembinaan, serta pemberian konsekuensi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pertemuan BK DPRD Sulsel dan BK DPRD Sidrap akhirnya menegaskan pentingnya memperkuat fungsi preventif dan pembinaan. BK tidak harus selalu hadir setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga perlu aktif mencegah persoalan etik melalui komunikasi, pembinaan, apresiasi dan pengawasan yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, kedisiplinan dan etika anggota DPRD diharapkan tidak selalu berujung pada pemeriksaan atau sanksi. Sebaliknya, anggota legislatif didorong membangun kesadaran dari dalam diri untuk menjalankan kewajiban dan meningkatkan kualitas tugas sebagai wakil rakyat.
Bagi kedua lembaga, pertukaran pengalaman ini menjadi bahan evaluasi untuk mencari pola pembinaan yang lebih efektif. Sebab, menjaga kehormatan DPRD bukan hanya soal menindak pelanggaran, tetapi juga bagaimana mendorong anggota menjalankan tugas dengan disiplin, beretika, dan bertanggung jawab.(Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Akbar Mangenre Kurusi, (Staf BK DPRD Sulsel)
