SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) bersama DPRD mulai membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), salah satunya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut diawali dengan penyerahan dokumen tiga Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Sidrap di Aula Kantor DPRD Sidrap, Rabu (18/11/2026).
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mewakili pemerintah daerah sekaligus menyampaikan penjelasan Bupati Sidrap mengenai materi dan substansi ketiga rancangan regulasi tersebut.
Selain Ranperda APBD 2027, dua rancangan lainnya yakni Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dalam penyampaiannya, Nurkanaah menekankan pentingnya pembahasan secara cermat agar setiap rancangan regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
Khusus penyusunan APBD 2027, ia mengingatkan agar seluruh tahapan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, alokasi belanja harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan. Penggunaan anggaran juga perlu mengedepankan prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Selain itu, penyusunan APBD juga harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat,” kata Nurkanaah.
Ia berharap penjelasan pemerintah daerah dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam mengkaji setiap materi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Nurkanaah juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif agar proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.
“Kami berharap seluruh Ranperda ini dapat dibahas dengan baik sehingga pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Melalui pembahasan tiga Ranperda tersebut, Pemkab Sidrap berharap dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Khusus APBD 2027, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4dy)













