SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • Bawaslu Sulsel Gandeng UNM Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pengawasan Pemilu Partisipatif • Achi Soleman Pimpin DPMPTSP Makassar, Gantikan Muhammad Mario Said • 22 Tahun Perjuangan, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Resmi Raih Gelar Doktor di Unhas • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • Bawaslu Sulsel Gandeng UNM Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pengawasan Pemilu Partisipatif • Achi Soleman Pimpin DPMPTSP Makassar, Gantikan Muhammad Mario Said • 22 Tahun Perjuangan, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Resmi Raih Gelar Doktor di Unhas •
Luwu Timur

Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi

1
×

Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi

Sebarkan artikel ini
Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad. (Foto:Docpri)

LUWU RAYA – Kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan terhadap minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III selama masa reses dinilai bukan sekadar persoalan kunjungan wakil rakyat ke daerah pemilihannya.

Persoalan tersebut menyentuh hal yang lebih mendasar, yakni kualitas hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat, terutama dalam memastikan aspirasi daerah mendapat perhatian dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, menilai kritik KKLR memperlihatkan adanya persoalan dalam praktik representasi politik, akuntabilitas, hingga ketimpangan perhatian pembangunan antardaerah.

“Dari perspektif sosiologi politik dan sosiologi pembangunan, kritik itu memperlihatkan adanya persoalan dalam praktik representasi, akuntabilitas politik, hingga ketimpangan perhatian pembangunan antardaerah,” kata Rahmat saat dimintai tanggapan, Jumat (20/11/2026).

Menurut Kepala Program Studi S3 Sosiologi Unhas tersebut, kritik agar Luwu Raya tidak hanya dijadikan lumbung suara menggambarkan pola hubungan politik yang cenderung transaksional.

Masyarakat, kata dia, sering kali didekati secara intensif ketika pemilu untuk memperoleh dukungan. Namun, setelah kekuasaan diperoleh, perhatian terhadap konstituen berpotensi berkurang.

Dalam perspektif sosiologi politik, pola tersebut menyerupai relasi patron-klien jangka pendek. Pemilih ditempatkan sebatas objek elektoral, bukan warga negara yang memiliki hak untuk terus berkomunikasi dan meminta pertanggungjawaban kepada wakilnya.

Padahal, masa reses merupakan salah satu ruang penting bagi anggota legislatif untuk membangun komunikasi sekaligus mempertanggungjawabkan mandat politik kepada masyarakat.

Ketika agenda reses tidak transparan dan jangkauannya tidak merata, hubungan antara wakil rakyat dan konstituen berisiko kehilangan substansi representasi.

Berpotensi Menggerus Kepercayaan Publik

Rahmat juga mengingatkan bahwa minimnya akses komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat memunculkan alienasi politik atau keterasingan warga dari institusi negara.

Kondisi ini semakin problematis ketika masyarakat menghadapi persoalan struktural yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Ia mencontohkan sengketa agraria di Rante Balla, persoalan layanan air bersih di Palopo, hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“Ketika persoalan-persoalan tersebut tidak menemukan saluran komunikasi yang memadai dengan wakil rakyat, masyarakat dapat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan politik yang seharusnya mewakili kepentingan mereka,” jelasnya.

Menurut Rahmat, kondisi tersebut berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi perwakilan. Kekecewaan yang terus terakumulasi dapat mendorong apatisme politik. Sebaliknya, masyarakat juga bisa memilih jalur aksi massa atau demonstrasi ketika mekanisme formal dianggap tidak lagi efektif menyalurkan aspirasi.

Reses Jangan Sekadar Seremonial

Selain persoalan kehadiran, Rahmat menyoroti praktik reses yang berpotensi lebih menonjolkan kegiatan seremonial dibandingkan dialog substantif.

Kegiatan yang hanya diisi dengan mengumpulkan masyarakat, mengambil dokumentasi, kemudian meninggalkan lokasi dinilai menunjukkan gejala performativitas dalam politik.

Menggunakan perspektif dramaturgi Erving Goffman, Rahmat menjelaskan bahwa kegiatan reses dapat menjadi semacam panggung depan atau front stage untuk memperlihatkan bahwa kewajiban sebagai anggota legislatif telah dilaksanakan.

“Padahal, esensi reses seharusnya terletak pada terbukanya ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan, sementara anggota legislatif mendengar, memahami, dan merumuskan tindak lanjut melalui fungsi kelembagaan di parlemen,” ujarnya.

Karena itu, keberhasilan reses tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kegiatan atau dokumentasi yang dihasilkan. Hal yang lebih penting adalah kualitas dialog, kedalaman penyerapan aspirasi, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.

Ketimpangan Perhatian Wilayah

Persoalan lain yang disoroti Rahmat adalah cakupan geografis Dapil Sulsel III yang meliputi sembilan kabupaten/kota dengan rentang wilayah cukup luas.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memunculkan ketimpangan perhatian antara wilayah pusat dan pinggiran atau yang dikenal dalam sosiologi pembangunan sebagai relasi center-periphery.

“Dalam situasi seperti itu, wilayah yang secara geografis lebih jauh atau dianggap memiliki basis dukungan politik yang relatif aman berisiko kurang mendapat perhatian dibandingkan daerah-daerah yang menjadi basis politik tertentu,” terangnya.

Dalam konteks tersebut, Rahmat memandang organisasi kedaerahan seperti KKLR memiliki peran sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil atau civil society.

Kritik yang disampaikan KKLR merupakan bentuk mobilisasi solidaritas sosial berbasis identitas kultural Tana Luwu untuk mengingatkan elite politik terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dengan demikian, persoalan ini bukan semata-mata tentang kehadiran fisik legislator, melainkan juga menyangkut upaya masyarakat membangun posisi tawar dalam hubungan politik dengan para pemegang mandat kekuasaan.

Aspirasi Provinsi Luwu Raya Bisa Semakin Menguat

Lebih jauh, Rahmat mengingatkan bahwa minimnya kehadiran legislator dan tertutupnya agenda reses dapat memperkuat persepsi masyarakat mengenai marginalisasi pembangunan Luwu Raya, baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, perasaan diabaikan secara kolektif dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong tuntutan perubahan struktur pemerintahan dan distribusi kewenangan.

“Dalam konteks Luwu Raya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Tuntutan pemekaran tidak hanya dapat dipahami sebagai keinginan membentuk wilayah administrasi baru, tetapi juga sebagai pencarian keadilan spasial, pemerataan pembangunan, dan representasi politik yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” bebernya.

Rahmat menegaskan, kritik KKLR terhadap pelaksanaan reses DPR RI semestinya menjadi pengingat pentingnya memperbaiki kualitas demokrasi perwakilan.

Kehadiran legislator, keterbukaan agenda reses, serta kesungguhan memperjuangkan aspirasi daerah merupakan bagian dari tanggung jawab politik yang harus terus dijalankan, bukan hanya ketika momentum pemilu tiba. (Cr/Ag4ys)

Citizen Reporter: Asri Tadda

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com