JAKARTA – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak baru setelah Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan konsep pembentukan provinsi baru tersebut secara resmi di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang menitikberatkan pada aspirasi pemekaran wilayah, kali ini BPP DOB mengusung narasi bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Argumentasi yang disampaikan mencakup penguatan hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR), H. Arsyad Kasmar, bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail. Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan, pimpinan DPRD Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, tim penyusun kajian akademik, serta pengurus BPP DOB Provinsi Luwu Raya.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan audiensi tersebut merupakan upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyelaraskan argumentasi pembentukan provinsi baru dengan arah pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan adalah instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ujar Darwis.
Dalam pemaparannya dijelaskan, calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta menjadi salah satu pusat industri nikel nasional.
Selain potensi pertambangan, Luwu Raya juga memiliki kekuatan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, energi, hingga ekonomi maritim. Kawasan ini juga memiliki Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, serta sentra produksi kakao dan kelapa sawit yang menjadi penopang ekonomi regional.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menegaskan pembentukan provinsi baru bukan menjadi beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan untuk mempercepat tata kelola pembangunan dan mengoptimalkan potensi strategis nasional di kawasan Luwu Raya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade. Selama itu, berbagai persyaratan administratif, kajian akademik, hingga dukungan politik terus diperkuat meski pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Menurut Arsyad, audiensi dengan Kantor Staf Presiden menjadi langkah strategis untuk menggeser perspektif pembentukan Provinsi Luwu Raya dari sekadar tuntutan pemekaran menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan daya saing Indonesia, khususnya di kawasan timur. Dengan pendekatan tersebut, Luwu Raya diharapkan dapat dipandang sebagai kawasan strategis nasional yang membutuhkan tata kelola pemerintahan lebih efektif guna mendukung agenda hilirisasi, ketahanan pangan, dan konektivitas antarwilayah.(Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
