JAKARTA – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan provinsi baru di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis karena BPP DOB tidak lagi hanya mengedepankan aspirasi pemekaran wilayah. Dalam pemaparannya, Luwu Raya diposisikan sebagai kawasan yang memiliki peran penting bagi kepentingan nasional, mulai dari hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan.
Presentasi mengusung tema “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”, yang memuat potensi ekonomi, posisi geopolitik, dasar hukum, serta kesiapan wilayah calon provinsi.
Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail.
Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, mengatakan audiensi tersebut merupakan upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyelaraskan argumentasi pembentukan provinsi baru dengan arah pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ujarnya.
Menurut Darwis, Luwu Raya memiliki posisi yang semakin strategis karena menjadi salah satu pusat produksi nikel nasional sekaligus memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi.
Dalam presentasi tersebut dijelaskan, calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Wilayah ini juga memiliki posisi geografis penting karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Selain dikenal sebagai kawasan industri nikel, Luwu Raya memiliki sejumlah potensi unggulan, seperti Danau Matano yang merupakan salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis, sentra produksi kakao dan sawit, serta pesisir Teluk Bone yang dinilai berpeluang besar dikembangkan sebagai pusat ekonomi maritim.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat tata kelola pembangunan di kawasan yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” kata Hasbi.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR, Arsyad Kasmar, menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade. Meski pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru, menurutnya konsistensi masyarakat tetap terjaga.
Arsyad menyebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, serta dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat terus diperkuat.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujarnya.
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi tonggak penting dalam perjuangan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya. Melalui pendekatan baru yang menitikberatkan pada kontribusi terhadap agenda strategis nasional, BPP DOB berharap usulan pembentukan provinsi tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lokal semata, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan dan daya saing Indonesia di kawasan timur.(Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
