PALOPO — Setelah puluhan tahun diperjuangkan, cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki fase yang dinilai semakin matang. Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya mengklaim telah menuntaskan konsolidasi dengan seluruh kepala daerah di Tana Luwu, sebuah langkah strategis yang selama ini menjadi salah satu pekerjaan besar dalam agenda pemekaran.
Dalam tiga bulan terakhir, tim yang dipimpin Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Hasbi Syamsu Ali, bergerak menyisir seluruh wilayah calon provinsi baru. Mulai dari Belopa, Palopo, Masamba hingga Malili, satu per satu kepala daerah ditemui untuk memastikan dukungan politik dan kesiapan administratif tetap terjaga.
Rangkaian konsolidasi diawali dengan pertemuan bersama Bupati Luwu, Patahudding, pada 7 April 2026. Sehari kemudian, rombongan melanjutkan komunikasi dengan Wali Kota Palopo, Naili Trisal, sebelum menemui Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, sebagai simbol dukungan historis dan kultural terhadap perjuangan Luwu Raya.
Memasuki Juni 2026, konsolidasi bergerak ke wilayah utara dan timur. Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, dan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menjadi dua kepala daerah terakhir yang ditemui. Dengan agenda tersebut rampung, seluruh pemimpin daerah di kawasan calon Provinsi Luwu Raya kini telah berada dalam satu barisan perjuangan.
“Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah,” kata Hasbi.
Tak hanya mengandalkan dukungan politik, BPP DOB juga menegaskan bahwa fondasi akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya telah tersedia. Dua kajian utama yang disusun Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo disebut telah memberikan argumentasi kuat mengenai kelayakan daerah baru tersebut.
Menurut Hasbi, hasil sinkronisasi kedua dokumen itu justru memperkuat berbagai opsi perjuangan, baik dari sisi administratif, ekonomi, sosial maupun tata kelola pemerintahan. Dengan kata lain, alasan akademik untuk menghadirkan Provinsi Luwu Raya dinilai sudah semakin sulit dibantah.
Kini, tantangan terbesar bukan lagi pada kesiapan daerah, melainkan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang masih diberlakukan pemerintah pusat. Karena itu, seluruh energi perjuangan diarahkan untuk memastikan seluruh persyaratan tetap lengkap dan siap digunakan kapan pun keran DOB kembali dibuka.
Hasbi menegaskan bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti di level elite politik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh adat, dunia usaha, organisasi kepemudaan hingga warga Tana Luwu di berbagai daerah untuk ikut mengawal agenda tersebut.
Dengan konsolidasi kepala daerah yang telah tuntas dan dokumen akademik yang diklaim siap, perjuangan Provinsi Luwu Raya kini memasuki babak baru. Jika sebelumnya fokus berada pada penyatuan dukungan di daerah, maka kini bola pemekaran dinilai semakin mengarah ke pemerintah pusat sebagai penentu akhir lahir atau tidaknya provinsi baru di Tanah Luwu. (Cr/Ag4ya)
Citizen Reporter : Asri Tadda
