MAKASSAR—Antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai mengganggu arus lalu lintas, mobilitas warga hingga pelayanan publik. Bahkan, operasional armada pengangkut sampah Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak. Kondisi ini membuat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi turun tangan dan menekan Pertamina segera membenahi pelayanan SPBU.
Appi mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda. Mereka diterima Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran. Appi meminta Pertamina dan pengelola SPBU tidak hanya memastikan stok BBM, tetapi juga mencari langkah cepat agar antrean tidak terus mengular dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi. Menurutnya, persoalan antrean tidak cukup diselesaikan dengan menambah pasokan. Sistem pelayanan di SPBU juga harus dibenahi, termasuk mengaktifkan seluruh nozzle dan menambah operator ketika volume kendaraan meningkat.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas. Misalnya empat dispenser di SPBU hanya dijaga satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif dan waktu tunggu kendaraan bisa dipotong,” ujarnya. Appi juga meminta pengelola SPBU mengatur alur kendaraan berdasarkan jenisnya, mulai kendaraan pribadi, ekspedisi hingga bus, sehingga antrean tidak menumpuk pada satu titik.
Appi menilai antrean BBM sudah menjadi persoalan yang berdampak luas. Jika dibiarkan, kemacetan dan keterlambatan pengisian BBM dapat mengganggu kegiatan ekonomi, mobilitas warga hingga pelayanan pemerintahan. Karena itu, ia meminta Pertamina menjelaskan kondisi sebenarnya, apakah berkaitan dengan distribusi, stok, perubahan kebijakan atau faktor lainnya agar Pemkot dapat ikut memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat,” tegasnya. Appi juga mengusulkan SPBU di wilayah penyangga seperti Maros dan Gowa dioptimalkan sebagai buffer zone untuk mengurangi beban SPBU di dalam kota, terutama kendaraan besar yang tidak harus seluruhnya masuk ke kawasan padat Makassar.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini dan merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas,” katanya. Ia menegaskan pertemuan dengan Pertamina bukan sekadar seremoni. Semua pihak harus fokus mengurai antrean secepatnya tanpa memperdebatkan siapa yang salah.
Menanggapi desakan tersebut, EGM PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM di Makassar dan Sulawesi Selatan aman. Pertamina telah menambah waktu operasional SPBU dan saat ini terdapat 25 SPBU di Makassar yang beroperasi 24 jam. Jumlah tersebut masih dapat ditambah menyesuaikan kondisi antrean.
Pertamina juga meningkatkan penyaluran BBM. Distribusi solar disebut naik sekitar 15 persen di atas kondisi normal, sedangkan Pertalite meningkat sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen. Penyaluran dilakukan secara dinamis berdasarkan kebutuhan masing-masing SPBU, dengan titik-titik yang mengalami kepadatan telah dipetakan untuk mendapat tambahan pasokan.
Selain menambah suplai dan jam operasional, Pertamina berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean dan mengoptimalkan nozzle SPBU. Langkah tersebut diharapkan mempercepat pelayanan sekaligus mencegah antrean meluber hingga mengganggu lalu lintas.
Appi menegaskan Pemkot Makassar akan terus mengawal penanganan tersebut hingga antrean kembali normal. “Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya. (70n)
