LUWU TIMUR – Rumpun keluarga Mangade To Magi mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera menghentikan aktivitas pembersihan lahan (land clearing) yang dilakukan PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Keluarga tersebut mengklaim lahan yang kini dibersihkan menggunakan alat berat itu merupakan tanah leluhur mereka. Lokasinya bersinggungan langsung dengan lahan berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemkab Luwu Timur yang disewakan kepada PT IHIP.
Desakan itu disampaikan perwakilan keluarga, Arfah Syam, saat berdialog dengan jajaran Pemkab Luwu Timur di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kamis (15/10/2026). Dalam pertemuan yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah Luwu Timur, Muhammad Said, penghentian aktivitas di lahan yang disengketakan menjadi tuntutan utama keluarga.
Arfah mengungkapkan, alat berat telah membersihkan lahan yang selama ini dikelola rumpun keluarga Mangade To Magi. Ia mengaku telah mendatangi lokasi dan meminta aktivitas tersebut dihentikan. Namun, petugas keamanan yang ditemuinya justru mengarahkan agar persoalan itu disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
“Di lokasi saya ketemu sekuriti IHIP meminta kegiatan itu dihentikan. Dalih mereka, jika ingin menghentikan, silakan berkomunikasi ke Bupati. Kini kami sudah di kantor bupati, sudah menyampaikan apa maksud kami ini. Sekarang kami semua menunggu apa langkah Pemda,” kata Arfah.
Ia juga menyebut keluarganya memiliki dokumen pendukung yang berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan tersebut. Namun, dokumen itu belum dibuka kepada publik dan, menurut Arfah, akan disampaikan pada waktu yang dianggap tepat.
Dalam dialog tersebut, Muhammad Said menjelaskan bahwa Bupati dan Sekretaris Daerah Luwu Timur tidak dapat hadir karena sedang menjalankan perjalanan dinas.
Meski demikian, ia berjanji meneruskan aspirasi keluarga Mangade To Magi kepada Bupati setelah kembali ke Malili. Termasuk di dalamnya permintaan agar aktivitas land clearing PT IHIP di lahan yang disengketakan segera dihentikan.
“Kalau sudah tiba di Malili, secepatnya saya sampaikan hasil pertemuan ini,” ujar Said.
Ia menegaskan, permintaan penghentian aktivitas tersebut akan menjadi bagian dari laporan hasil dialog kepada pimpinan daerah. Said berharap persoalan itu dapat dibicarakan lebih lanjut untuk mencari solusi melalui komunikasi antara pihak-pihak terkait.
Perwakilan keluarga lainnya, Muchlis, meminta Pemkab Luwu Timur tidak mengabaikan tuntutan mereka. Ia menilai respons konkret pemerintah daerah diperlukan untuk menjawab keresahan keluarga atas aktivitas di lahan yang mereka klaim sebagai tanah leluhur.
“Terus terang saya merasa Pemerintah Luwu Timur ini tidak menganggap kami ada. Untuk itu saya tidak panjang lebar, cuma minta hentikan aktivitas di lahan rumpun keluarga Mangade To Magi,” tegasnya.
Sementara itu, Ancong Taruna Negara mendesak agar hasil pertemuan segera ditindaklanjuti. Ia mengungkapkan bahwa persoalan lahan tersebut telah sampai ke DPR RI dan meminta pemerintah daerah tidak menunda langkah penyelesaian.
“Makin cepat (penghentian land clearing) makin baik karena jangan sampai kami lebih dahulu menerima undangan dari Komisi 3 DPR-RI. Karena persoalan lahan ini sudah sampai di DPR RI,” ungkap Ancong.
Hingga dialog berakhir, belum ada keputusan mengenai penghentian aktivitas land clearing PT IHIP di lokasi yang disengketakan. Keluarga Mangade To Magi kini menunggu tindak lanjut Pemkab Luwu Timur atas tuntutan mereka.
Persoalan ini masih menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, terutama terkait klaim kepemilikan lahan, dokumen yang dimiliki keluarga, serta langkah pemerintah daerah dalam menyikapi aktivitas perusahaan di lokasi tersebut. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
