JAKARTA – Kabar baik bagi ratusan ribu guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah menyiapkan pengalihan status 242.482 guru menjadi PPPK penuh waktu sekaligus ASN pusat mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut akan berlaku serentak tanpa melalui tes atau seleksi ulang. Dengan demikian, para guru yang masuk dalam daftar pengalihan tidak perlu kembali mengikuti ujian untuk mendapatkan kepastian status kepegawaiannya.
Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, dalam Taklimat Media Capaian Program Prioritas Ditjen GTK Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Statusnya otomatis beralih menjadi penuh waktu dan menjadi ASN pusat. Pengalihan tersebut berlaku serentak pada 1 Januari 2027,” kata Nunuk.
Menurutnya, kebijakan ini memiliki mekanisme berbeda dibandingkan pengalihan jabatan teknis di sejumlah instansi pemerintah yang umumnya dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan masing-masing kementerian.
Perubahan status tersebut juga diikuti peralihan tanggung jawab pembiayaan. Mulai awal 2027, pemerintah pusat akan mengambil alih penggajian guru PPPK penuh waktu melalui Kementerian Keuangan dengan anggaran yang dikelola Ditjen GTK.
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan dana transfer lebih dari Rp23 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut.
Dengan skema baru ini, pemerintah daerah tidak lagi perlu menganggarkan gaji guru yang telah beralih menjadi PPPK penuh waktu karena pembiayaannya akan ditanggung pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan gaji mereka karena akan terjadi penggajian ganda,” jelas Nunuk.
Meski demikian, proses pengalihan tidak serta-merta dilakukan tanpa pemeriksaan administrasi. Kemendikdasmen saat ini tengah memverifikasi data seluruh guru yang masuk dalam rencana pengalihan.
Validasi dilakukan untuk memastikan guru masih aktif mengajar, tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta benar-benar menjalankan tugasnya di satuan pendidikan.
Proses ini melibatkan operator dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Guru yang tidak aktif mengajar atau meninggalkan tugas lebih dari dua semester berturut-turut dipastikan tidak memenuhi persyaratan pengalihan.
Sementara menunggu kebijakan tersebut berlaku, pemerintah daerah diminta memprioritaskan perpanjangan kontrak guru PPPK paruh waktu yang masa kerjanya berakhir pada Oktober. Perpanjangan kontrak disarankan untuk jangka waktu satu tahun.
Pemetaan dan verifikasi data dilakukan secara maraton di tiga wilayah Indonesia, yakni bagian timur, tengah, dan barat. Rapat koordinasi perdana untuk proses tersebut telah dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Setelah seluruh data dinyatakan valid, Kemendikdasmen akan menyiapkan regulasi dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan. Pengalihan tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat membutuhkan landasan hukum berupa peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah (PP) yang ditargetkan rampung akhir 2026.
Ke depan, penataan kebutuhan, penempatan, hingga pemindahan guru menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan tugas di sekolah tetap membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan kinerja, penentuan formasi, serta redistribusi guru antardaerah.
Selain pengalihan status menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga tengah membahas kebijakan afirmasi bagi guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kebijakan tersebut masih disusun dalam rancangan peraturan pemerintah. Guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak berhasil lolos tetap dapat melanjutkan pengabdiannya dengan status PPPK.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, awal 2027 akan menjadi babak baru bagi ratusan ribu guru PPPK paruh waktu. Bukan hanya perubahan status kepegawaian, tetapi juga peralihan tanggung jawab penggajian dan tata kelola guru dari daerah ke pemerintah pusat. (Ag4ys)













