JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan 2 Desember 2026 kini ditetapkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, keputusan perubahan jadwal tersebut disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Penyesuaian dilakukan setelah mempertimbangkan padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. MPR juga telah menerima surat dari Presiden terkait perubahan waktu pelaksanaan sidang paripurna istimewa tersebut.
“Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar Rabu, 9 Desember 2026, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna,” ujar Muzani kepada wartawan.
Ia menjelaskan, sidang paripurna tersebut akan menjadi forum untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme pemilihan, pengesahan, dan pelantikan kandidat terpilih.
Selain menetapkan jadwal sidang, MPR juga menyepakati batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil rapat, nama-nama kandidat diharapkan sudah diserahkan paling lambat Rabu, 25 November 2026.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir Rabu, 25 November 2026,” kata Muzani.
Setelah menerima dua nama calon tersebut, MPR akan melanjutkan proses pencalonan dengan melakukan penjaringan dan pemeriksaan persyaratan masing-masing kandidat. Tahapan ini diperlukan agar pemilihan berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan.
Muzani berharap seluruh rangkaian proses, mulai dari penyerahan nama calon hingga pemilihan dan pelantikan, dapat berjalan lancar sehingga kekosongan jabatan wakil presiden segera terisi.
Ia juga menyebut proses pergantian wakil presiden melalui pemilihan di MPR sebagai praktik baru dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia sejak era reformasi. Karena itu, diperlukan persiapan dan penyesuaian agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi. Presiden atau wakil presiden dipilih oleh majelis, baru kali ini dipilih oleh majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” jelasnya.
Sebagai dasar hukum, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. (Ag4ys/Bnetwork)








