JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar yang beredar di media sosial soal kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menyatakan hingga kini belum menetapkan lembaga mana pun sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya tidak pernah menyebut Danantara sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Putri menerangkan ketentuan Dana Cadangan Pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Akibatnya, berbagai aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Penyusunan peraturan pelaksanaan itu nantinya diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik bersama para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Upaya ini ditujukan agar kebijakan yang dirumuskan mampu mempertimbangkan beragam sudut pandang, mulai dari pengusaha, pekerja atau buruh, hingga pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Nantinya, peraturan pelaksanaan tersebut diharapkan mengatur sejumlah aspek krusial. Aspek tersebut meliputi mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Kemnaker turut mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diminta mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Putri mengatakan setiap perkembangan kebijakan tersebut bakal disampaikan secara resmi setelah melewati tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya. (*)













