BONE – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone terus menelusuri potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun, upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut masih menghadapi kendala, termasuk dalam menelusuri penggunaan material pada proyek pembangunan irigasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikerjakan PT Bumi Karsa.
Hingga 16 November 2026, penerimaan pajak MBLB di Kabupaten Bone dilaporkan baru mencapai sekitar 3 persen. Sementara itu, potensi pajak dari proyek irigasi tersebut disebut belum masuk ke kas daerah.
Bapenda Bone mengaku telah meminta dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan material seperti tanah timbunan, pasir, batu, dan material lainnya yang berpotensi menjadi objek pajak MBLB.
Kepala Bidang Pengelolaan Penetapan Bapenda Bone, Kasmiaty, mengatakan pihaknya telah berupaya meminta dokumen tersebut. Namun, hingga kini RAB yang dibutuhkan belum diterima.
“Anggarannya Rp118 milyar proyek irigasi, sampai saat ini belum ada masuk PAD pajak MBLB-nya. Kami sudah minta RAB di SDA Pemprov, tapi sampai saat ini tidak mau memberikan,” ujar Kasmiaty.
Menurutnya, ketersediaan RAB penting untuk menelusuri potensi pajak dari penggunaan material dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Tanpa data kebutuhan material, Bapenda kesulitan melakukan penghitungan potensi kewajiban pajak secara lebih terukur.
Sementara itu, pihak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penjelasan berbeda terkait permintaan dokumen tersebut.
Misnayanti, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (16/11/2026), menyampaikan bahwa RAB merupakan dokumen krusial sehingga permintaan data harus mengikuti mekanisme administrasi resmi.
“RAB merupakan dokumen yang krusial, Pak. Jadi kalau butuh data agar melalui persuratan resmi,” ujarnya.
Belum diterimanya dokumen RAB tersebut menjadi perhatian karena proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan material mineral bukan logam dan batuan berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.
Koordinasi antara Pemkab Bone dan Pemprov Sulsel pun diperlukan agar penelusuran penggunaan material dapat dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perpajakan.
Dengan demikian, potensi penerimaan daerah dari aktivitas pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bone dapat teridentifikasi dan tidak terlewatkan. (45r)













