BONE – Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Bone masih jauh dari target. Dari target Rp21 miliar, realisasi yang berhasil dikumpulkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone baru sekitar Rp601 juta atau 2,75 persen.
Rendahnya capaian tersebut membuat Bapenda Bone menyiapkan sejumlah langkah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari aktivitas penambangan dan penggunaan material dalam proyek pembangunan.
Kepala Bapenda Bone, Ir. Angkasa, mengatakan pihaknya akan mengintensifkan penagihan kepada para penambang material MBLB agar lebih tertib memenuhi kewajiban pajak daerah.
“Terus melakukan penagihan kepada penambang-penambang material MBLB untuk tertib membayar pajak tambangnya,” terang Angkasa.
Tak hanya mengandalkan penagihan, Bapenda juga menyiapkan langkah pengawasan melalui penguatan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), khususnya terhadap proyek pembangunan yang bersifat fisik.
Angkasa menyebut, pencairan anggaran proyek fisik didorong agar tidak dilakukan apabila belum mengantongi rekomendasi dari Bapenda.
“Kegiatan yang bersifat fisik proyek bersama BKAD untuk tidak dicairkan anggarannya apabila tidak ada rekomendasi dari Bapenda,” lanjutnya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan kewajiban pajak MBLB dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, termasuk pemasok material dan pelaksana proyek.
Persoalan transparansi penggunaan material selama ini menjadi salah satu kendala Bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak MBLB.
Salah satu yang disorot adalah proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Bapenda mengaku kesulitan menghitung potensi pajak yang semestinya masuk ke kas daerah lantaran belum memperoleh dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut.
Kendala serupa juga terlihat pada pembayaran pajak dari sejumlah pemasok material. Pemasok tanah timbunan, misalnya, disebut memiliki perkiraan kewajiban pajak sebesar Rp130 juta. Namun, pembayaran yang telah diterima baru sekitar Rp50 juta.
Dengan realisasi yang masih berada di angka 2,75 persen, Bapenda Bone dituntut bekerja lebih keras mengejar potensi penerimaan dari sektor MBLB.
Melalui intensifikasi penagihan dan koordinasi dengan BKAD, pemerintah daerah berharap kepatuhan penambang, pemasok material, serta pelaksana proyek meningkat. Sebab, setiap aktivitas penambangan dan penggunaan material yang menjadi objek pajak seharusnya turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. (45r)
