JAKARTA – Pergantian Wakil Presiden melalui mekanisme penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 Desember 2026 mendatang diharapkan tidak sekadar menjadi pergantian figur di lingkaran kekuasaan. Sosok yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dituntut mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi generasi milenial dan generasi Z, terutama keterbatasan lapangan kerja dan tingginya pekerjaan informal.
Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (Etos Politica), Najamuddin Arfah, menilai kebutuhan generasi muda saat ini bukan sekadar keterwakilan simbolik di pemerintahan, melainkan kebijakan konkret yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Menurutnya, mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam memperluas kesempatan kerja bagi anak muda.
“Bagi jutaan generasi milenial dan generasi Z yang setiap hari berhadapan langsung dengan kerasnya realitas pasar tenaga kerja dan lonjakan biaya hidup, pergantian figur di istana bukanlah persoalan utama. Yang dibutuhkan adalah keterwakilan substantif,” ujar Najamuddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Alumni Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menegaskan, Indonesia tidak cukup hanya menghadirkan pemimpin berusia muda. Wakil Presiden mendatang, menurutnya, harus memiliki visi teknokratis dan keberpihakan terhadap kepentingan generasi muda.
Najamuddin menyoroti kondisi pasar tenaga kerja nasional yang masih dibayangi tingginya pengangguran terdidik dan dominasi pekerjaan informal.
Merujuk Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2026, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2026 mencapai 7,38 juta orang dari total 155,37 juta angkatan kerja.
Kelompok usia 15–24 tahun menjadi salah satu kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat 8,20 persen, sedangkan lulusan pendidikan tinggi mencapai 5,09 persen.
Selain itu, data BPS Februari 2026 menunjukkan 19,44 persen pemuda usia 15–24 tahun masuk kategori Not in Employment, Education, or Training (NEET), yakni tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun tidak mengikuti pelatihan.
“Artinya, hampir satu dari lima anak muda kita tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan,” jelasnya.
Persoalan lain terlihat dari struktur pasar kerja nasional. Najamuddin menyebut pekerja sektor informal mencapai 57,93 persen atau sekitar 85,73 juta orang. Sementara itu, pekerja formal hanya 42,07 persen.
Menurutnya, dominasi pekerjaan informal dan berkembangnya pola kerja gig turut memperbesar kerentanan ekonomi generasi muda. Kondisi tersebut juga dinilai berkontribusi terhadap penyusutan jumlah kelas menengah Indonesia yang disebut tersisa 46,7 juta orang.
Atas kondisi itu, Najamuddin mendesak Wakil Presiden baru melanjutkan sekaligus menuntaskan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja yang pernah dijanjikan dalam kampanye pemerintahan sebelumnya.
Ia menilai program hilirisasi selama ini masih cenderung berorientasi pada industri padat modal (capital-intensive), sehingga belum optimal membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
“Ujian sesungguhnya bagi pendamping Presiden Prabowo Subianto nanti terletak pada kesanggupannya menerjemahkan stabilitas politik menjadi kesejahteraan nyata dan lapangan kerja layak,” tegasnya.
Untuk itu, Etos Politica menawarkan tiga agenda strategis bagi Wakil Presiden mendatang.
Pertama, mengarahkan hilirisasi dan reindustrialisasi ke sektor pengolahan padat karya agar penyerapan tenaga kerja dan proporsi pekerjaan formal meningkat.
Kedua, mereformasi pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri hijau dan digital. Ketiga, memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja informal sekaligus membuka akses permodalan bagi wirausaha muda di daerah.
Najamuddin berharap, pergantian Wakil Presiden tidak memutus komitmen pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan memperkuat kebijakan ekonomi yang memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan. (Y5l)







